Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selasa, 6 September 2022 bertempat di Hotel Santika Premiere diadakan Rapat Koordinasi I : Pembinaan Penyelenggaraan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kolaborasi dan Inovasi Bidang PKP di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Dalam rakor I ini salah satunya adalah membahas tentang Best Practice dan Inovasi Pokja PKP dalam Penanganan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2022 yang disampaikan oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan.

1. Apa itu Pokja PKP ?

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) adalah kelompok lintas K/L di tingkat pusat atau lintas OPD di tingkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP).

2. Dasar Hukum Pokja PKP dan Forum PKP

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 pasal 131 ayat 1 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat; ayat 2 Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 Pasal 54 Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g merupakan kelompok kerja pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Surat Kemendagri nomor 188.32/3935/SJ perihal Penyampaian Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Tugas dan Fungsi Pokja dan Forum PKP

A. Tugas Pokja PKP

  1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaku lainnya
  2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah Kabupaten/Kota
  3. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Kabupaten/Kota

B. Fungsi Pokja PKP

Sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang PKP

C. Tugas Forum PKP

  1. Membahas dan merumuskan pemikiran dan arah penyelenggaraan PKP
  2. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat
  3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah
  4. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di Bidang Penyelenggaraan PKP

D. Forum PKP

Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

4. Urgensi diperlukannya Pokja PKP dan Forum PKP 

Bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melibatkan multisektor dan multiaktor, sehingga perlu koordinasi yang baik agar sinergi. Instansi dan stakeholder terkait perumahan tidak bisa bergerak sendiri-sendiri dan membutuhkan Kerjasama dengan pihak lain. Koordinasi dan kolaborasi PKP lebih baik bila sudah ada wadahnya berupa Pokja PKP dan Forum PKP.

5. Kendala Pembentukan Pokja PKP

    a. Pokja PKP yang telah terbentuk belum aktif

    b. Terbatasnya pendanaan untuk pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKP

    c. Belum dialokasikan dana untuk kegiatan kelembagaan bidang PKP oleh OPD

    d. Hasil kegiatan pembinaan tidak ditindaklanjuti dan tidak memiliki rencana kerja

    e. Cepatnya pergantian personil di daerah dan kurangnya sharing knowledge antar personil

6. Eksistensi Pokja PKP dan Forum PKP dalam Kolaborasi Pemenuhan Rumah Layak Huni

7. Konsep Kolaborasi Pokja PKP dan Forum PKP

8. Contoh Konsep Kolaborasi Pokja PKP dan Forum PKP

 

Sehingga strategi kolaborasi menjadi sangat penting bagi Pokja PKP dan Forum PKP dalam menjalankan kegiatan atau program kerjanya.  Strategi kolaborasi yang perlu dilakukan adalah :

  1. Menyamakan persepsi dan tujuan antar stakeholder/mitra
  2. Pemahaman readiness criteria dan persyaratan dari masing-masing mitra
  3. Mendiskusikan sharing pendanaan atau fasilitasi yang dapat diberikan
  4. Mensepakati peran dan tanggung jawab masing-masing pihak
  5. Mensepakati timeline dan waktu pelaksanaan
  6. Saling menghargai komitmen masing-masing pihak
  7. Komunikasi dan koordinasi yang intens dan terbuka

Di Kabupaten Kulon Progo ini sendiri telah terbentuk Pokja PKP yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 159 /A/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo serta Pembentukan Forum PKP sesuai Surat Keputusan Ketua Pengarah Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Kulon Progo nomor 600/1483 tentang Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo. Dan saat ini pokja PKP Kulon Progo sedang melakukan pendataan, survei lokasi, serta penyusunan program kerja sebagai pilot project penanganan PKP yang akan dikolaborasikan penanganannya dengan berbagai pihak. 

Sumber : BEST PRACTISE KOLABORASI DAN INOVASI POKJA PKP DALAM PENANGANAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022 oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan pada Rapat Koordinasi I : Pembinaan Penyelenggaraan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kolaborasi dan Inovasi Bidang PKP di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022

_PERKIM_