Koordinasi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional Bersama BPKP

DPUPKP melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional Bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) dalam Mendukung Kemudahan Birokrasi pada Wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan Obyek Pembahasan utamanya adalah IMB/PBG dan SLF (06/09/2022).

Kegiatan ini didasari oleh program Bank Dunia (World Bank) yang turut andil memprakarsai terbentuknya UU Cipta Kerja yang salah satu fokusnya mendukung kemudahan dalam berusaha, BPKP melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di daerah DIY dengan mengambil 3 sampel Daerah yang 2 diantaranya telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul serta yang ketiga adalah Kabupaten Bantul.

Selain DPUPKP dan BPKP dalam rapat koordinasi ini juga menghadirkan 3 pelaku usaha sebagai riview kepengurusan ijin yang selama ini pernah dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk membandingkan bagaimana Pemberlakuan PBG sebagai kebijakan turunan dari Cipta Kerja seharusnya lebih baik dari saat masih memberlakukan IMB.

Dalam kesempatan kali ini BPKP menyampaikan dan mendiskusikan skema kepengurusan ijin PBG dan SLF versi data Bank Dunia dan di singkronkan dengan yang ada di daerah dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo.

Dijelaskan oleh tim bahwa untuk PBG pintu masuk pertamanya adalah Dinas Pertanahan Tata Ruang (Dispertaru) untuk mendapatkan rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dan lanjut mengurus Keterangan Rencana Kota (KRK) apabila fungsi bangunan telah sesuai dengan rekomendasinya. Dalam bahasan dengan BPKP kali ini berfokus pada PBG fungsi usaha dari pelaku usaha yang hadir di rapat, SPPL yang sebelumnya di urus melalui OSS telah secara otomatis terbit dan nantinya akan digunakan sebagai syarat mengurus PBG. Selanjutnya kepengurusan PBG dilaksanakan lewat Aplikasi SIMBG di simbg.pu.go.id dengan mengisi data dan mengupload dokumen yang disyaratkan. Masyarakat yang telah selesai melaksankan seluruh proses di aplikasi simbg nantinya akan mendapatkan pemberitahuan mengenai  pembayaran retribusi serta pengambilan PBG yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Cukup berbeda dengan IMB, pintu utamanya adalah DPMPT/ DPUPKP/ Kapanewon setempat untuk mendapatkan blangko yang harus diisikan terlebih dahulu. Blangko yg telah diisi dilampirkan syarat IMB dan dibawa ke Kantor Kapanewon dan Kantor Kelurahan  yang bersangkutan untuk diberikan pengesahan. Baru setelahnya dokumen yang sudah di sahkan menjadi syarat mendapatkan kesesuaian tata ruang dan Advice Planning (KRK). Dokumen lingkungan juga sebelum penggunaan OSS harus diurus manual di DLH dan prosesnya cukup memakan waktu jika dibandingkan dengan proses di OSS yang menerapkan program self declare yang membuat dokumen lingkungan bisa terbit otomatis. Setelah advice planning dan dokumen lingkungan lengkap baru diupload di simbg (versi lama /IMB) dimana pintu masuknya adalah DPMPT untuk verifikasi kelengkapan dokumennya dan setelahnya diserahkan ke dinas teknis dalam hal ini DPUPKP untuk ditindaklanjuti. Setelah semua hal di atas barulah proses pengisian data dan upload dokumen sampai penerbitan di aplikasi simbg versi lama sama halnya dengan PBG (simbg versi baru). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PBG (simbg versi baru) secara proses jauh lebih pendek daripada IMB (simbg versi lama).  (SieGedung_CK)