Urusan Air Minum dan Air Limbah sebagai Standar Pelayanan Minimal

Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini yakni bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat dan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar ini, terdapat standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi, yakni tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM disesuaikan oleh kementerian/lembaga teknis terkait, salah satunya adalah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam SPM Pekerjaan Umum, terdapat urusan air minum dan air limbah, sebagai kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada tingkat daerah provinsi, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada sistem penyediaan air minum. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Pada tingkat daerah kabupaten/kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, baik berupa ukuran kuantitas dan kualitas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/norma, standar, prosedur dan kriteria.

 Penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah provinsi terdiri atas penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima air minum curah lintas kabupaten/kota dan rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Area berisiko pencemaran air limbah domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK).

Penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah kabupaten/kota terdiri atas rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum dan rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

-CK-