Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau

Mengutip dari Permen PUPR No. 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau mengatur segala ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung yang dikenai persyaratan Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang meliputi bangunan gedung baru, bangunan gedung yang sudah ada, Hunian Hijau Masyarakat (H2M), kawasan hijau baru, dan kawasan hijau yang sudah ada. 

Bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan penilaian kinerja BGH, serta mewujudkan terselenggaranya BGH yang memenuhi standar teknis BGH, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Surat Edaran No. 01/SE/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan penilaian kinerja BGH.

Tata Cara Penilaian Kinerja BGH :

1. Penilaian kinerja BGH dilakukan oleh penyedia jasa sebagai asesi menggunakan daftar simak penilaian kinerja BGH sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. 

Terdapat 16 (enam belas) daftar simak penilaian kinerja BGH yang terdiri atas:

  1. Penilaian Kinerja BGH untuk Bangunan Gedung Baru:
    1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Perencanaan Teknis BGH untuk Bangunan Gedung Baru;
    2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi BGH untuk Bangunan Gedung Baru;
    3) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan BGH untuk Bangunan Gedung Baru; dan
    4) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran BGH untuk Bangunan Gedung Baru.
  2. Penilaian Kinerja BGH untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada:
    1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan BGH untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada; dan
    2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran BGH untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada.
  3. Penilaian Kinerja H2M:
    1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Penyusunan Dokumen RKH2M;
    2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi H2M;                                    3) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan H2M; dan                                               4) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran H2M.
  4. Penilaian Kinerja Kawasan Hijau Baru:
    1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Perencanaan Teknis Kawasan Hijau Baru;
    2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi Kawasan Hijau Baru;
    3) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan Kawasan Hijau Baru; dan
    4) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran Kawasan Hijau Baru.
  5. Penilaian Kinerja Kawasan Hijau yang Sudah Ada:                                                                       1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan Kawasan Hijau yang Sudah Ada; dan  2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran Kawasan Hijau yang Sudah Ada.

2. Pemenuhan parameter penilaian yang terdapat dalam daftar simak penilaian kinerja BGH harus didukung dengan dokumen pembuktian.

3. Daftar simak penilaian kinerja BGH beserta dokumen pembuktian diunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk dilakukan verifikasi atau asesmen oleh Tim Profesi Ahli (TPA) pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. Dalam hal hasil verifikasi atau asesmen oleh TPA pemerintah daerah kabupaten/kota tidak diterima oleh pemohon dapat dilakukan banding.

5. Dalam hal terjadi banding, proses verifikasi atau asesmen penilaian kinerja BGH dilakukan oleh Tim Asesor BGH pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6. Keputusan banding sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tingkat pusat bersifat final dan mengikat.

 

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara penilaian kinerja BGH menggunakan daftar simak tercantum dalam Lampiran SE No. 01/SE/M/2022.

-CK-