DPUPKP IKUTI WORKSHOP  PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO TAHUN 2023--2026

DPUPKP IKUTI WORKSHOP  PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO TAHUN 2023--2026

Wates (30/12) Menindaklanjuti undangan  dari Pemkab , OPD DPUPKP ikut hadir melalui daring yang diselenggarakan di Ruang VIP yang dihadiri oleh sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, Diharapkan  nanti dalam penyusunan Renstra PD dan  Renja PD dapat selaras dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten . Tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi dan akan memasuki tahun 2022 . Dimana pada tahun ini    masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya di Kulon Progo jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir pada 2022,saat menunggu pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 akhir, diwaktu itu adalah saat yang tepat untuk merefleksikan capaian atas perencanaan jangka menengah yang telah dibuat dan dilaksanakan bersama periode 2017 s/d 2022 untuk kemudian fokus pada program-program yang masih memerlukan usaha lebih keras lagi untuk dapat tercapai diperiode perencanaan selanjutnya

Penyusunan rancangan atau rencana pembangunan daerah tahun 2023 -2026 berdasarkan apa yang sudah disampaikan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri yang pada intinya kepala daerah yang jabatanya berakhir tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanan pembangunan menengah daerah tahun 2023 s/d 2026 yang disebut sebagai rencana pembanguan daerah atau RPD Provinsi , kabupaten atau kota tahun 2023 s/d 2026, agar memerintahkan seluruh perangkat kepala daerah untuk menyusun rencana strategi strategis 2023 s/d 2026 yang ditetapkan di peraturan kepala daerah dengan harapan RKPD tahun 2023 ini menjadi titik balik pencapaian target-target yang belum tercapai diperiode RPJMD tahun 2017-2022 ”.  

Adapun Tahapan Penyusunan Dokren Tahun 2023-2026 Dimasa Transisi

  1. Bappeda Provinsi menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026
  2. Bappeda Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, RPJMD yang berlaku atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026
  3. Perangkat Daerah (PD) Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
  4. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/ataumasukan dari pemangku kepentingan (stakeholders)
  5. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah
  6. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi.      

    Tujuan fasilitasi ini untuk memastikan: 1) Kepentingan umum; 2) Akuntabilitas;3) Rasionalitas; 4) Efektivitas; 5) Efisiensi; 6) Partisipatif; 7) Kesinambungan; 8) Keselarasan; dan 9) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

    (pe)