Penertiban IMB di Wilayah Kabupaten Kulon Progo

enertiban IMB di Wilayah Kabupaten Kulon Progo

 

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hokum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajibansetiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

Kabupaten Kulon Progo akhir-akhir ini memiliki perkembangan pembangunan yang pesat. Hal ini tak lepas dari pengaruh adanya 3 mega proyek yang sedang berjalan yakni Bandara internasional, Pelabuhanikan serta Kawasan perindustrian. Melihat besarnya potensi tersebut, perlu adanya peran pemerintah untuk mengendalikan penataan rencana tata ruang  dan wilayah serta perizinan yang diberlakukan, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun Perda yang berlaku khususnya di Kabupaten Kulon Progo adalah Perda Kulon progo No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Sayangnya meski ada peraturan resmi mengenai IMB, banyak pihak yang kurang mengindahkan aturan tersebut sehingga banyak dari bangunan yang berdiri tanpa memiliki IMB. Hal ini menjadi perhatian lebih sehingga dari pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo sebagai Lembaga yang bergerak di bidang pembinaan diberikan mandat oleh Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) selaku Bupati Kulon Progo untuk menangani hal tersebut. Dengan target yang telah ditentukan setiap tahunnya, pihak DPUP-KP berkoordinasi dengan Camat dan Lurah mendata bangunan-bangunan baru yang dan memberikan pembinaan agar pihak pembangun mengurus perizinannya. Ketika bangunan terbangun tanpa adanya izin, dari pihak DPUPKP akan memberikan Surat Teguran berkala hingga 3 kali, kemudian Satpol PP sebagai pihak pelaksana akan turun tangan apabila Surat Teguran tersebut tidak diindahkan.

 

 

Setiap pemohon yang ingin mengajukan Izin Mendirikan Bangunan harus dating ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) dan wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan antara lain, mengisi blangko permohonan yang telah disediakan, diisi lengkap dan ditandatangani pemohon di atas meterai serta diketahui Lurah/ Kepala Desa dan Camat, dengan dilampiri:

1.      Surat keterangan rencana kabupaten atau advice planning

2.      Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa diketahui Lurah/ Kepala Desa dan Camat;

3.      Foto kopi identitas/KTP pemohon dan/atau pemilik bangunan;

4.      Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/ atau perjanjian pemanfaatan tanah;

5.      Surat persetujuan tetangga;

6.      Surat pernyataan ketertiban lingkungan;

7.      Foto kopi surat izin perubahan tanah apabila tanah pertanian (dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo);

8.      Izin klarifikasi tanah (luas tanah kurang dari 10.000 m2)/ izin lokasi (luas tanah sama dengan atau lebih dari 10.000 m2)/ izin penetapan lokasi (apabila dana pembangunan berasal dari Pemerintah) bagi yang terkena kewajiban; Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi yang terkena kewajiban;

9.      Foto kopi Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan borongan atau proyek;

10.  Gambar rencana/ arsitektur bangunan;

11.  Gambar system struktur;

12.  Gambar sistemutilitas;

13.  Perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;

14.  Hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih yang ditandatangani oleh institusi yang berwenang;

15.  Setiap bangunan dengan KDB kurang dari 50% (lima puluh per seratus) harus dilengkapi dengan sumur peresapan sesuai kondisi daerah setempat;

16.  Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung untuk kepentingan umum yang bersifat profit;

17.  Data penyedia jasa perencanaan (yang menggunakan); dan

18.  Dokumen lingkungan yang dipersyaratkan.

Setelah semua dokumen syarat sudah terpenuhi, DPMPT akan memberikan dokumen persyaratan tersebut kepada DPUPKP sebagai dinas teknis untuk mengecek kredibilitasnya serta menghitung biaya administrasinya dan kemudian mengkonfirmasi kembali kepada DPMPT apabila persyaratan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sehingga IMB akan segera diterbitkan kemudian. Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan, IMB bisalangsung terbit selambat-lambatnya 11 hari kerja untuk bangunan sederhana, dan 17 hari kerja untuk bangunan yang kompleks dan/ berdampak pada lingkungan, dengan catatan bahwa semua persyaratanya telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Permohonan IMB dikenakan biaya administrasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan. (Bidang Cipta Karya)