KETERBUKAAN INFORMASI MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN

KETERBUKAAN INFORMASI MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN

 

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa semua lembaga public (dalam hal ini termasuk Organisasi Perangkat Daerah) untuk mempunyai sikap keterbukaan. Sikap keterbukaan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu instrument untuk mencegah terjadinya kejahatan di dalam lembaga public tersebut, khususnya kejahatan berbuat korupsi. Demikian disampaikan oleh Komisioner KID Nasional, Bapak Rumanus, dalam sambutannya pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat DIY yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 yang lalu.

 

Monev keterbukaan informasi public tingkat DIY ini dimulai sejak bulan Maret 2021 yang lalu. Ada 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan monev ini, yaitu: (1) pengisian kuesioner oleh lembaga publik; (2) uji akses website lembaga public oleh tim monev KID DIY; dan (3) visitasi oleh tim monev KID DIY (terhadap nominator kejuaraan).

 

Hasil penilaian monev tersebut, dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:

  1. Kategori “informative” dengan skore 90-100
  2. Kategori “menuju informative” dengan skore 80-90
  3. Kategori “cukup informative” dengan skore 60-80
  4. Kategori “kurang informative” dengan skore 40-60
  5. Kategori “tidak informative” dengan skore <40

 

DPUPKP Kabupaten Kulon Progo pada monev tahun 2021  ini mendapatkan predikat “informative” dengan skore 98,51 merupakan peringkat ke-6 untuk kategori OPD Kabupaten/Kota se DIY. Hasil ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang lalu, yang ketika itu mendapatkan skore 81 dengan predikat “menuju informative”. (Lg)