Pentingnya SKA dalam verifikasi Dokumen Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Latar Belakang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung memberikan pedoman secara jelas tentang keberadaan arsitek berlisensi sebagai pemenuhan persyaratan dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB pada periode sebelumnya.

 

Konsep yang diatur dalam PP tersebut merupakan sebuah pemahaman baru tentang dunia rancang bangun yang akan diberlakukan di Indonesia, yaitu semua bangunan fisik harus didesain oleh arsitek berlisensi atau konstruktor berlisensi. SKA merupakan salah satu bentuk lisensi atau sertifikasi dari arsitek atau konstruktor tersebut yang menjamin keandalan kerja dan profesionalitas mereka dalam perencanaan bangunan gedung selain mengantongi ijazah sarjana ataupun magister.

 

Dengan diberlakukannya persyaratan pemenuhan arsitek berlisensi dalam proses pembangunan baru dari suatu bagunan gedung, diharapkan akan menciptakan keandalan bangunan secara nasional dalam tahun-tahun selanjutnya. Keandalan bangunan ini juga disusul konsep pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang harus diurus oleh pemilik bangunan pasca konstruksi/ sebelum digunakan dan SLF pada bangunan eksisting atau bangunan yang telah dimanfaatkan.

 

Pengertian SKA (Sertifikat Keahlian Kerja)

 

SKA adalah Sertifikat keahlian Kerja yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang bernama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Serifikat SKA diberikan kepada pekerja konstruksi yang telah memenuhi syarat sertifikasi berdasarkan bidang, keahlian dan disiplin ilmu.

 

SKA (Sertifikat Keahlian Kerja) dapat menjadi bukti kemampuan dan kompetensi bagi seseorang dalam menjalani profesi sebagai tenaga ahli, baik yang bergerak di bidang Jasa Konsultan maupun Kontraktor. SKA dibagi menjadi tiga (3) tingkatan kualifikasi sebagai berikut :
1. Ahli Utama
2. Ahli Madya
3. Ahli Muda

Seseorang yang baru mengajukan SKA di suatu bidang keahlian tertentu biasanya pertama-tama akan mendapatkan SKA Muda. SKA ini banyak dimiliki oleh tenaga ahli muda yang baru lulus kuliah dengan pengalaman hanya beberapa tahun. SKA Madya dan Utama adalah kelanjutan atau upgrade dari SKA Muda.

Perbedaan SKA Muda, Madya dan Utama biasanya terdapat pada jangkauan pekerjaan yang dapat diambil. Semakin kecil kualifikasinya biasanya lingkup pekerjaan yang diambil juga terbatas. Aturan ini disesuaikan dengan masing-masing bidang dan keahlian.

Syarat utama bagi suatu badan usaha jasa untuk dapat memperoleh sertifikasi dan registrasi dalam bidang jasa konstruksi adalah dengan memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Bidang (PJB).

 

Misalnya sebuah Konsultan Arsitek yang ingin mengambil pekerjaan pembuatan masterplan hendaknya dalam struktur organisasinya terdapat PJT seorang tenaga ahli yang bersertifikat SKA Tata Ruang.

SKA biasanya dapat dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Asosiasi profesi tersebut misalnya seperti IAI, Inkindo, Astekindo, dll.

 

Pengertian SKT (Sertifikat Keterampilan Kerja)

SKT adalah Sertifikat Keterampilan Kerja yang dapat menjadi bukti kemampuan dan kompetensi profesi  di bidang Jasa Pelaksana Konstruksi. Berbeda dengan SKA, SKT biasanya merujuk pada pengalaman kerja dan lebih banyak ditujukan kepada Kontraktor dan Pelaksana. Tingkatan kualifikasi SKT adalah sebagai berikut :
1. Tingkat I
2. Tingkat II
3. Tingkat III

 

Persamaan dan Perbedaan SKA dan SKT

 

SKA dan SKT adalah dua jenis sertifikat yang berbeda. Persamaannya adalah keduanya merupakan sertifikat yang mengakui profesi di bidang konstruksi secara hukum dan legalitas. Perbedaan SKA dan SKT dapat dilihat pada peruntukannya, tujuannya, cara memperoleh dan syaratnya.

SKA menekankan kata kunci "Ahli" yang merujuk pada tenaga ahli seperti konsultan dan pengawas. Tenaga ahli biasanya dibuktikan melalui pendidikan dan pengalaman. Syarat memperoleh SKA biasanya adalah minimal Sarjana S1.

Sementara SKT mengacu pada kata kunci "Terampil" yang terkait dengan praktik dan pelaksanaan yang sangat menekankan pengalaman. Dengan lulus SMA atau SMK biasanya sudah boleh memperoleh SKT.

Seseorang dapat saja memiliki SKA dan SKT, memiliki lebih dari satu SKA dan SKT secara pribadi. Namun jika sudah masuk ke dalam organisasi perusahaan, hanya satu yang bisa berlaku, demikian juga di proyek. Jika seseorang memiliki SKA tata ruang dan arsitektur secara bersamaan, maka saat menjadi PJT atau PJB di suatu perusahaan atau proyek, ia hanya dapat menggunakan satu saja, tidak boleh namanya masuk dua kali atau lebih.

 

 

Dasar Hukum SKA dan SKT

 

Memiliki SKA dan SKT tentu berdasarkan pada dasar hukum tertentu yang mengatur apa hak dan kewajiban seseorang yang memiliki SKA atau SKT. Berikut adalah beberapa regulasi yang menjadi dasar Hukum SKA dan SKT :

 

  • UU nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
  • Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
  • Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  • Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
  • Dalam Pasal 8, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa sertifikasi, registrasi dan syarat SKA disediakan oleh LPJK.  Dimana Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi ini kemudian mensyaratkan tenaga ahli wajib memenuhi beberapa syarat.

 

Persyaratan SKA dan SKT

 

Persyaratan dalam mengurus SKA dan SKT terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut ada pada syarat ijazah dan pas foto yang digunakan. Untuk memperoleh SKA, seseorang minimal berasal dari lulusan D3 atau S1. Sedangkan untuk memperoleh SKT seseorang harus memiliki ijazah minimal SMA atau STM atau SMK bidang konstruksi.

Untuk dapat membuat SKA, seseorang wajib menyertakan fotocopi NPWP sedangkan SKT tidak perlu melampirkan. Jadi sebelum membuat SKA hendaknya seseorang telah memiliki NPWP terlebih dahulu.

Untuk pembuatan SKA, persyaratan yang diperlukan antara lain mengisi formulir, daftar riwayat hidup, fotocopy KTP, fotocopy NPWP, fotocopy ijazah minimal D3 atau S1, dan pas foto ukuran 3×4 berwarna sebanyak 3 lembar.

Sementara untuk persyaratan pembuatan SKT itemnya hampir sama dengan syarat pembuatan SKA, namun tidak perlu menggunakan fotocopi NPWP.

 

 

Pentingnya SKA dan SKT

 

Fungsi dan manfaat bila memiliki SKA dan SKT adalah diakuinya seseorang sebagai tenaga yang berkompeten di bidangnya. Selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut :

  • Memiliki sertifikat keahlian SKA maupun SKT adalah untuk memenuhi syarat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia
  • Memiliki sertifikat keahlian SKA atau SKT adalah sebagai bukti pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam mengerjakan suatu proyek
  • Sertifikat SKA dan SKT dapat menjadi acuan industri konstruksi khususnya di Indonesia untuk mengetahui tingkat keahlian dan keterampilan di suatu bidang
  • Sebagai syarat untuk dapat mengambil atau ikut tender pada suatu proyek tertentu. Biasanya proyek pemerintah dan BUMN maupun proyek swasta sering mencantumkan syarat SKA dan SKT untuk mereka yang mengajukan tender
  • Sebagai syarat bagi badan usaha jasa konstruksi untuk mendapatkan sertifikat dan registrasi  sehingga bisa ikut dalam suatu tender

 

Demikian paparan mengenai pentingnya SKA dalam proses rancang bangun, dan terutama dalam pengajuan PBG maupun SLF. (Y.A.-CK-DPUPKP-2021)