Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Sektor Jasa Konstruksi Paska Meluncurnya OSS RBA

Dengan meluncurkan Online Single Submission (OSS RBA) berbasis risiko yang  diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Agustus 2021, menandai era baru pelaksanaan perizinan berusaha disemua sektor dan bidang usaha di daerah. kehadiran OSS berbasis risiko ini diklaim dapat menarik investor lebih banyak serta menciptakan lebih banyak pengusaha baru di Indonesia sehingga akan berujung pada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan dan menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi. Sistem OSS ini memberikan kemudahan perizinan berusaha yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021, kini perizinan usaha jadi berbasis risiko. Semakin rendah tingkat risiko usaha, maka semakin mudah dan murah perizinan berusahanya.OSS berbasis risiko ini membagi jenis perizinan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Dengan mulai berlakunya OSS RBA ini, maka sistem OSS 1.1 otomatis sudah tidak berlaku lagi sehingga tata cara maupun alurnya perizinannya sudah berubah tidak terkecuali pelaksanaan perizinan berusaha sektor jasa konstruksi di daerah. Beberapa hal yang berbeda yaitu IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang kewenangan penyelenggaraannya di Kabupaten/Kota sesuai amanat UU no 2 tahun 2017 tentang undang-undang Jasa Konstruksi sekarang kewenangan tersebut sesuai PP no 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko ditarik menjadi kewenangan kementrian dalam hal ini Kementerian PUPR dan IUJK diganti dengan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi. Dari informasi yang diperoleh dari Kementerian PUPR, saat ini sedang disusun NSPK yang berupa Peraturan Menteri untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan perizinan di sektor jasa konstruksi yang mengatur bagaimana interaksi pusat dengan daerah utamanya terkait dengan hak dan kewajiban pelaksanaan perizinan dan pengawasan oleh Kabupaten/Kota.

Dengan masih adanya kekosongan peraturan tersebut mempunyai implikasi yakni  perizinan berusaha sektor jasa konstruksi melalui OSS RBA akan langsung dikelola dan diverifikasi oleh akun perizinan dan pengawasan Kementrian PUPR tanpa melalui akun perizian dan pengawasan di level kabupaten/kota, tidak terkecuali Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan verifikasi yang sebelumnya di OSS 1.1 dilaksanakan oleh dinas teknis dalam hal ini DPUPKP sejak dirilisnya OSS RBA sementara tidak dilaksanakan menunggu NSPK/ Peraturan Menteri PUPR yang saat ini sedang disusun termasuk juga pelaksanaan layanan penerbitan PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha).