Tantangan Kebencanaan bagi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2)

D. PEDOMAN MITIGASI BENCANA ALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT N0 10 TH 2019)

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperlihatkan :

1. Pemilihan lokasi, dilakukan melalui :

  • Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
  • Bukan kawasan lindung, dan
  • Tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.

2. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan.

3. Peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman.

4. Struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai kearifan lokal.

E. STRATEGI PENGURANGAN RESIKO BENCANA (KEMENTERIAN PUPR)

1. Tahap Perencanaan

  • Memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada mitigasi dan adaptasi bencana agar resiko bencana sudah diantisipasi.
  • Menerapkan sertifikasi desain yang dikeluarkan oleh komite yang anggotanya berasal dari gabungan profesional dan pemerintah agar dihasilkan desain infrastruktur yang benar, sesuai dengan kriteria-kriteria, standar perencanaan.

2. Tahap Pengembangan

  • Menerapkan standar pengawasan yang ketat agar pembangunan infrastuktur dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan perencanaan.
  • Menerapkan sertifikasi operasi agar agar infrastruktur dimanfaatkan dengan tepat sesuai dengan perencanaan.

3. Tahap Pengelolaan

  • Melakukan pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur yang memadai agar kondisinya baik sehingga dapat berfungsi secara optimal.
  • Memberlakukan status kesiapsiagaan bencana, melakukan tindakan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menjamin terpenuhinya layanan publik.

F. RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044 (PERATURAN PRESIDEN RI NO 87 TAHUN 2020)

1. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana

Tujuan penanggulangan bencana tahun 2O2O-2O44 adalah “meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang”. Tujuan penanggulangan bencana tahun 2O2O-2O44 akan dicapai pada akhir tahun 2044 melalui sasaran berikut :

  • Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
  • Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
  • Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
  • Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
  • Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

2. Kebijakan Penanggulangan Bencana

 Kebijakan penanggulangan bencana 2020-2044 sebagai berikut :

  • Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
  • Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
  • Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
  • Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
  • Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
  • Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

3. Kebijakan percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dilakukan dengan strategi:

  • Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan tata ruang yang peta risiko bencana.
  • Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
  • Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
  • Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

G. PERATURAN ZONASI

1. Peraturan zonasi terdiri dari dua bagian (Levy, 1997), yaitu :

a. Teks peraturan  zonasi   untuk  tiap   zona, yang umumnya meliputi :

  • Persyaratan lay-outtapak (mencakup antara lain: luas persil minimal, lebar dan panjang persil minimal, minimal sempadan (depan, samping, belakang), building coverage atau maksimum % tapak yang tertutup bangunan, jalan masuk ke persil, syarat perparkiran, dan aturan ukuran dan penempatan papan nama;
  • Persyaratan karakteristik bangunan, mencakup antara lain tinggi maksimum, jumlah lantai maksimum, Floor Area Ratio (FAR) atau jumlah luas lantai berbanding dengan luas persil;
  • Guna bangunan yang diizinkan;
  • Prosedur perizinan (pengajuan, penilaian dan keputusan naik banding dan sebagainya).

b. Peta zonasi. Pembagian wilayah kota atau daerah menjadi beberapa kawasan atau zona peruntukan dapat terlihat jelas dalam peta zonasi. Peraturan zonasi juga mencakup substansi penanggulangan dampak yaitu :

  • Penanggulangan pencemaran lingkungan.
  • Development impact feessebagai alat untuk meningkatkan kualitas   dan   kuantitas   lingkungan fisik (sarana dan prasarana umum), mengendalikan pembangunan dan untuk mengatasi konflik politik.
  • Traffic impact assessment yang menganalisis dampak lalu lintas akibat pengembangan atau kegiatan baru.

2. Berkaitan dengan penerapan perturan zonasi di kawasan bencana, peraturan zonasi memiliki beberapa fungsi yaitu (Zukaidi dan Natalivan, 2005) :

  • Sebagai perangkat pengendalian pembangunan pada wilayah rawan bencana. Peraturan zonasi yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang ada karena dikemas menurut   penyusunan perundangan yang baku dapat menjadi landasan dalam penegakan hukum   bila terjadi pelanggaran.
  • Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Ketentuan/peraturan zonasi menjadi dasar dalam penyusunan rencana tata ruang yang operasional, karena memuat ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci sehingga dapat menjadi panduan teknis pemanfaatan lahan/ruang.

H. PEMBAGIAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENANGANAN KEBENCANAAN

1. Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus sebagai korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar.

2. Swasta

Peran swasta akan sangat berguna bagi peningkatanketahanan  dalam  menghadapi  bencana  misalnya  pemberian  bantuan darurat.

3. Lembaga Non-Pemerintah

Dengan koordinasi yang baik, lembaga non pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana.

4. Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian

Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien bila dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat.

5. Media

Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Oleh karena itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui  kecepatan  dan  ketepatan  dalam memberikan informasi kebencanaan.

 I. STRATEGI PENANGANAN BENCANA

1. Perlunya penggunaan teknologi dalam penanganan kebencanaan

Mengambil contoh studi kasus negara Jepang yang menangani bencana alam banjir dan tsunami dengan menggunakan teknologi yang mereka ciptakan yaitu MOWLAS, dimana sistem pendeteksi bencana mampu menjangkau seluruh daratan dan kawasan laut di sekitar Jepang. MOWLAS diklaim mampu mendeteksi berbagai frekuensi getaran bumi secara langsung, dan bisa memberi peringatan bencana hingga 20 menit sebelum kejadian. Dengan demikian, saat terjadi gempa atau tsunami, masyarakat memiliki cukup tambahan waktu untuk melakukan evakuasi dan meminimalisir korban jiwa.

2. Perlunya edukasi kebencanaan bagi masyarakat

Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Banyak upaya kesiapsiagaan bermanfaat dalam berbagai situasi bencana. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan adalah :

  • Memahami bahaya di sekitar.
  • Memahami sistem peringatan dini setempat. Mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian.
  • Memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri.
  • Memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan.
  • Mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi.
  • Melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

3. Mewujudkan ketahanan komunitas (community regeneration/resilience)

Twigg (2007) menerangkan bahwa resillience (ketahanan) mencakup tiga pengertian, yaitu

  • Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan atau adaptasi.
  • Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian kejadian yang mendatangkan bahaya.
  • Kapasitas untuk memulihkan diri atau ‘melenting balik’ setelah suatu kejadian.

Mengingat dampak signifikan bencana alam, penting untuk menentukan tingkat risiko bencana di suatu negara atau daerah. Pemahaman mendalam tentang masalah ini akan membantu pemerintah untuk mengembangkan kerangka kerja atau kebijakan yang komprehensif meminimalkan dampak negatif dari bencana. Selain itu, pemahaman akan tingkat risiko juga harus ditindaklanjuti denganpenilaian tingkat  ketahanan untuk mengatasi bencana. Seperti yang disebutkan oleh Mayunga (2007) ketahanan bencana adalah kapasitas atau kemampuan sebuah  komunitas  untuk  mengantisipasi,  mempersiapkan,  merespons,  dan  pulih dengan cepat dari dampak bencana. Selanjutnya ketahanan bencana serta vitalitas ekonomi, kualitas  lingkungan,  persamaan  sosial  dan  antar  generasi,  kualitas hidup,  dan  proses  partisipatif  adalah enam  prinsip  keberlanjutan  (University  of Colorado, 2006).

_Perkim_

sumber : perkim.id
https://bpbd.ntbprov.go.id/?q=pengertian_bencana#:~:text=Bencana%20adalah%20peristiwa%20atau%20rangkaian,kerugian%20harta%20benda%2C%20dan%20dampak
https://geograpik.blogspot.com/2020/02/50-pengertian-bencana-menurut-para-ahli.html
http://bpbd.trenggalekkab.go.id/index.php/info-bencana/istilah-kebencanaan/75-istilah-kebencanaan
https://industri.kontan.co.id/news/pemda-perlu-tetapkan-zona-aman-perumahan
https://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/permen/10-PERMEN-M-2014%20PEDOMAN%20MITIGASI%20BENCANA%20ALAM%20BIDANG%20PERUMAHAN%20DAN%20KAWASAN%20PERMUKIMAN.pdf
https://balitbanghub.dephub.go.id/file/219
https://industri.kontan.co.id/news/pemda-perlu-tetapkan-zona-aman-perumahan
https://www.neliti.com/id/publications/52986/relevansi-program-kesejahteraan-sosial-dalam-pengembangan-masyarakat-daerah-perb
https://gis.bnpb.go.id/
https://bpbd.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2019/11/RPB-4-Nov-19_format-baru.pdf
https://kbr.id/berita/internasional/01-2019/strategi_jepang_hadapi_bencana_gempa_dan_tsunami/98657.html