STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA MASA PANDEMI COVID-19

STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 *)

Oleh: Ir. Langgeng Raharjo, MT. **)

 

Pandemi covid-19 memberikan perubahan yang sangat luar biasa di masyarakat. Banyak kegiatan masyarakat yang harus dibatasi. Kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat dibatasi, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pertemuan-pertemuan rutin di masyarakat dibatasi, bahkan kegiatan hajatan seperti pesta pernikahan di batasi pula. Ini semua bertujuan untuk mengendalikan terjadinya penyebaran covid-19 agar tidak meluas. Dampak dari adanya pandemic covid-19 ini sudah menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk sector perekonomian masyarakat yang sudah semakin terpuruk.

Sektor pembangunan infrastruktur juga merasakan dampak yang signifikan dengan adanya pandemic covid-19 ini. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak tenaga kerja di setiap lokasi kegiatan, sehingga hal ini perpeluang terjadinya kerumunan orang yang jika terjadi kasus positif covid-19 dimungkinkan akan menyebar dan meluas ke seluruh tenaga kerja yang ikut bekerja di lokasi tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung beberapa saat ini, dan masih terus berkepanjangan sudah terasa adanya perekonomian yang semakin terpuruk. Sektor pembangunan infrastruktur dilihat dari nilai perekonomian cukup tinggi, dan tenaga kerja yang terlibat dalam sector inmfrastruktur juga cukup banyak, sehingga dampak terpuruknya perekonomian ini semakin nyata terasa. Terkait hal ini sector pembangunan infrastruktur diharapkan bisa berperan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Beberapa strategi telah dipersiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo untuk mensikapi hal-hal seperti tersebut di atas, antara lain:

  1. Antisipasi terjadinya penyebaran covid-19 dari sector pembangunan

Agar tidak terjadi penyebaran covid-19 dari sector pembangunan infrastruktur (klaster proyek), maka DPUPKP menerapkan strategi sbb:

  1. Membentuk gugus tugas pencegahan penyebaran covid-19.
  2. Tugas dari gugus tugas pencegahan penyebaran covid-19 ini utamanya adalah memastikan penerapan protocol kesehatan di lokasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan secara baik.
  3. Pada saat akan memulai pelaksanaan pekerjaan konstruksi, maka dilakukan koordinasi antara gugus tugas pencegahan penyebaran covid-19 dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi (meliputi: Pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor, dan konsultan pengawas). Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara.
  4. Penegasan penerapan protocol kesehatan di lokasi pekerjaan konstruksi, antara lain: tersedianya tempat cuci tangan, pemakaian masker oleh semua tenaga kerja, menjaga jarak oleh semua tenaga kerja, dan tersedianya sarana lain yang mendukung pencegahan penyebaran covid-19.
  5. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan seluruh tenaga kerja Jika terdapat tenaga kerja yang mengalami gejala sakit untuk dilakukan tindakan dengan segera (dirujuk ke fasilitas kesehatan).
  6. Jika terdapat tenaga kerja yang terindikasi positif covid-19 dengan segera dilakukan pengkajian akan dampak-dampak kemungkinan terjadi penyebaran covid-19 yang semakin Jika dampak yang mungkin terjadi cukup mengkawatirkan, maka pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dihentikan sementara.
  7. Pada saat pekerjaan konstruksi dihentikan sementara, dilanjutkan dengan dilakukan langkah- langkah pencegahan penyebaran covid-19 (misalnya: dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disenvektan).
  1. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemulihan

Sektor pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berperan untuk pemulihan ekonomi. Nilai uang yang besar yang ada di sector pembangunan infrastruktur diharapkan segera dapat segera bergulir di masyarakat. Selanjutnya strategi yang disiapkan oleh DPUPKP adalah melakukan percepatan pelaksanaaannya. Wujud dari percepatan pelaksanaan ini, antara lain sbb:

  1. Pekerjaan pembangunan konstruksi sebelumnya dilakukan proses pelelangan kontraktor Pelaksanaan lelang ini dilakukan sedini mungkin.
    • Setelah ada kesepakatan bersama dengan DPRD dalam pembahasan RAPBD segera dilakukan
    • Penandatanganan kontrak kerja dilakukan setelah APBD

     b. Pelaksanaan konstruksi disiapkan jadwal (schedule) yang ketat dan lebih cepat.

    • Pembayaran progress fisik konstruksi dilakukan segera dan lebih cepat (bisa dilakukan secara bulanan) sesuai dengan progress fisik yang telah
    • Dengan terjadi pembayaran lebih cepat, maka uang dari sector infrastruktur dapat segera bergulir di masyarakat, yang diharapkan akan segera terwujud pemulihan
  1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan situasi yang tidak menentu akibat adanya pandemic covid-19.

Pandemi covid-19 menimbulkan situasi yang tidak menentu. Hal ini terutama situasi keuangan Negara untuk penanganan pandemic covid-19. Dana pembangunan infrastuktur yang sudah disiapkan bisa jadi akan direalokasi/refocusing untuk penanganan covid-19. Jika situasi pandemic covid-19 semakin meningkat sangat dimungkinkan dana tersebut dialihkan difocuskan untuk penanganan covid. Selain itu dinamika yang terjadi di masyarakat sangatlah dinamis, dimungkinkan akan dilakukan pembatasan pengetatan kegiatan masyarakat. Jika ini terjadi, walaupun sector pembangunan infrastruktur termasuk sector kritikal dan diperbolehkan beraktivitas secara penuh (100%), tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan situasi tersebut.

(Lg)

*)     Disampaikan pada acara Talkshow Radio Megaswara Kulon Progo 93,8 FM, Sabtu 7 Agustus 2021.

**) Ir. Langgeng Raharjo, MT. adalah Sekretaris Dinas Pekerjan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.