TINJAUAN LAPANGAN LOKASI BANGUNAN PEMOHON SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Kamis, 17 Juni 2021, Tim Teknis dari DPUPKP Kabupaten Kulon Progo Melakukan survey lokasi pemohon SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Sertifikat Laik Fungsi(SLF)  Bangunan Gedung sendiri menurut Permen PUPR No. 27 tahun 2018  adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Kelaikan ini ditinjau dari sisi teknis maupun administratif, sehingga bangunan gedung setidaknya memenuhi syarat minimal adar dapat dimanfaatkan.

Lain halnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPT), SLF diterbitkan langsung oleh DPUPKP selaku Dinas teknis. Meski di Kabupaten Kulon Progo sendiri SLF belum banyak diterbitkan, namun kedepannya sebagai upaya tertib bagunan gedung, dan dengan didorong oleh peraturan-peraturan yang mulai mengharuskan SLF sebagai syarat administrasi, maka kegiatan penerbitan SLF ini aKan terus digalakkan. Lantas, sebenarnya kenapa SLF ini perlu ada? Tentu banyak manfaatnya, diantaranya :

  1. Menjamin bangunan gedung telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti memiliki struktur bangunan yang kuat, memiliki persyaratan keselamatan yang sesuai standar, memiliki sistem sanitasi dan penghawaan yang baik, memiliki kenyamanan ruang gerak dan pandangan yang baik, serta memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pemanfaatan yang sesuai standar, yang tentunya memberian rasa aman dan nyaman kepada pemakai
  2. Bagi yang berprofesi sebagai pengembang properti bangunan, adanya SLF akan memudahkan penerbitan akta jual beli bangunan gedung. Tak dapat dipungkiri, adanya SLF juga akan membuat harga jual bangunan gedung semakin tinggi.
  3. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung akan membuat peluang investasi daerah semakin tinggi, hal ini dikarenakan SLF dapat digunakan sebagai syarat agar perumahan (formal dan swadaya) dapat dihuni secara layak, sebagai syarat pembuatan akta pemisahan, syarat WTO (World Trade Organization) dan ILO (International Labour Organization) untuk pembangunan bangunan peruntukan industri, maupun mendorong perkembangan pada sektor pariwisata.

Dan masih banyak lainnya.

-CK-