Koordinasi Pembahasan Rencana Serah Terima Aset PSU Perumahan di Kabupaten Kulon Progo

Pada hari senin, tanggal 19 april 2021 bertempat di ruang rapat Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten kulon Progo diselenggarakan rapat koordinasi cecklist kelengkapan berkas dokumen pelepasan hak atas tanah untuk serah terima aset PSU di kabupaten kulon progo. Rapat koordinasi cecklist kelengkapan berkas ini merupakan rapat koordinasi keempat dari serangkaian rapat yang telah diselenggarakan oleh Dinas PUPKP Kulon progo dengan mengundang beberapa pengembang perumahan serta beberapa perwakilan dari OPD dan perwakilan dari BPN di Kabupaten Kulon Progo. Rapat koordinasi yang telah dimulai sejak tanggal  9 Maret 2021 ini adalah hasil tindak lanjut dari Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 yang dimana salah satu hasil akhirnya berupa percepatan penyerahan PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai aset daerah.

Beberapa catatan penting yang diperoleh selama rapat koordinasi yang telah dilakukan antara Dinas PUPKP, Pengembang perumahan, BPN dan OPD kabupaten Kulon Progo sampai saat ini antara lain :

  1. Untuk penyerahan PSU Perumahan diperlukan pelepasan hak atas tanah ( dalam hal ini tanah fasum sebagai aset yang akan diserahkan) kepada Pemerintah Daerah dengan membuat Berita Acara Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh pengembang dan diajukan kepada Bupati atau Sekretaris Daerah Pemerintah kabupaten Kulon Progo.
  2. sebelum dapat dilakukan pelepasan hak, tanah fasum perumahan perlu diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan nya terlebih dahulu oleh pengembang perumahan dengan mengajukan permohonan kepada BPN. Penerbitan hak atas tanah fasum ini seharusnya sudah dapat segera dilakukan oleh pengembang pada saat pemecahan sertifkat HGB induk menjadi HGB personel / kavling yang digunakan oleh pengembang pada saat pemasaran kavling perumahan. Akan tetapi karena dianggap tidak penting, penerbitan tanah fasum ini sering diabaikan oleh pengembang sehingga menghambat proses penyerahan PSU perumahan kepada pemda yang seharusnya dapat berjalan lebih cepat jika penerbitan sertifikat tanah fasum ini sudah dilakukan sebelumnya.
  3. Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat proses penerbitan hak atas tanah fasum diatas dibebankan kepada pengembang perumahan.
  4. Dalam hal perumahan yang ditinggal oleh pengembang atau dalam artian “mangkrak” pemerintah daerah dapat melakukan penguasaan hak atas tanah fasum perumahan secara sepihak yang tentunya didahului dengan mediasi dan sosialisasi terhadap warga atau penduduk perumahan yang bersangkutan. Tata cara dan mekanisme penguasaan hak atas tanah fasum perumahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah atau peraturan bupati yang sampai saat ini masih dalam tahap penyusunan.

 

Rapat Koordinasi Penyerhan PSU Perumahan di Ruang Rapat Kantor BPN Kabupaten kulon Progo

Sumber : Dokumentasi Pribadi

_Perkim_