MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN

MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN

Oleh Langgeng Raharjo *)

 

Kinerja keuangan didefinisikan sebagai tingkat capaian pengelolaan keuangan terhadap target yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Dalam konteks sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya OPD yang melaksanakan anggaran belanja seperti DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan tingkat serapan belanja keuangan terhadap target pengelolaan belanja keuangan pada periode waktu tertentu. Indikator tingkat serapan belanja keuangan ini dapat digunakan sebagai salah satu instrument untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan, maupun untuk mengukur pergerakan perekonomian masyarakat.

Ketika kinerja keuangan tersebut rendah, bisa dijadikan ukuran bahwa pengelolaan program/kegiatan/sub kegiatan di OPD tersebut pelaksanaannya tidak/kurang efektif. Sedangkan tingginya serapan belanja keuangan, khususnya belanja langsung ke masyarakat, dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat yang diakibatkan oleh banyaknya nilai uang yang beredar di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengukur kinerja OPD salah satunya juga menerapkan dengan mengukur kinerja keuangan ini. Ada 5 (lima) tingkatan predikat kinerja keuangan ini, yaitu:

No

Kinerja keuangan (%)

Predikat kinerja

1

>90

Sangat tinggi

2

75-90

Tinggi

3

65-75

Sedang

4

50-65

Rendah

5

<50

Sangat rendah

Selanjutnya kinerja OPD oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dilakukan evaluasi setiap triwulan. Hasil evaluasi kinerja ini juga dilakukan pemeringkatan di antara seluruh OPD yang ada (sebanyak 42 OPD). Pentingnya pemeringkatan kinerja OPD ini digunakan untuk mengambil langkah strategis dalam melakukan pembinaan dan memotivasi OPD yang dilakukan Bupati untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing OPD. Langkah strategis ini terutama untuk melakukan pembinaan dan memotivasi terhadap 3 (tiga) OPD yang kinerjanya terbawah.

Guna meningkatkan kinerja OPD, maka langkah-langkah evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo ini dapat diduplikasi dan dilakukan oleh OPD masing-masing secara mandiri dengan sasaran evaluasi unit kerja/kegiatan yang lebih kecil/rinci (misalnya per program/kegiatan/sub kegiatan) serta periode waktu yang lebih pendek (misalnya bulanan). Begitu juga untuk unit kerja yang lebih kecil lagi dapat melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing dengan sasaran (misalnya per jenis keluaran) serta periode waktu yang lebih pendek lagi (misalnya mingguan). Dengan penerapan penilaian kinerja ini, khususnya melalui penilaian kinerja keuangan (sebagai salah satu instrument strategis untuk menilai kinerja), maka kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan oleh OPD bisa lebih efektif dan terukur.

 

Kinerja keuangan DPUPKP

Dalam periode waktu triwulan I tahun 2021 kinerja keuangan DPUPKP predikat kinerjanya sangat rendah. Berikut adalah catatan kinerja keuangan DPUPKP dalam periode waktu triwulan I dirinci per bulan:

No

Bulan

Skore kinerja

Predikat kinerja

Keterangan

1

Januari

-

-

Tidak terukur (baru tersedia uang pada

 

 

 

 

tanggal 27 Januari 2021)

2

Pebruari

39,42

Sangat rendah

 

3

Maret

47,28

Sangat rendah

 

 

Pada bulan Januari kinerja keuangan tidak terukur karena pada saat itu proses penyelesaian dokumen anggaran berupa DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) dan anggaran kas mengalami hambatan yang diakibatkan karena kendala system informasi menejemen keuangan (SIPD) yang belum bisa digunakan secara optimal. Selanjutnya dilakukan langkah strategis dengan menggunakan system informasi menejemen keuangan daerah (simd@) yang selama ini sudah familiar digunakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Setelah itu baru bisa diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh pejabat pengelola keuangan daerah pada tanggal 27 Januari 2021. Sampai dengan akhir januari (tanggal 31 Januari 2021) DPUPKP belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, dan baru bisa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pada bulan Pebruari 2021.

Selanjutnya pada bulan Pebruari dan Maret kinerja keuangan DPUPKP masih sangat rendah karena adanya beberapa perubahan peraturan pengelolaan keuangan maupun peraturan lain yang mengakibatkan ada beberapa jenis belanja yang tidak bisa/boleh dicairkan (contohnya tentang tim pengelola keuangan yang tidak/belum boleh diberikan honorariumnya). Peraturan lain yang mempengaruhi adalah adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan khususnya yang didanai dari sumber dana DAK. Selain permasalahan tersebut, juga diakibatkan adanya kebijakan penyesuaian alokasi anggaran (refocusing) karena adanya pandemic covid 19. Dampak dari adanya perubahan peraturan ataupun perubahan kebijakan ini adalah tidak dapat dilakukannya pencairan sebagian jenis belanja. Solusi dengan adanya permasalahan ini adalah dengan melakukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) dan perubahan anggaran kas. Proses penyelesaian DPPA dan perubahan anggaran kas ini baru bisa diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2021 dengan terbitnya Peraturan bupati nomer 16 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Upaya meningkatkan kinerja keuangan

Ada 2 (dua) langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan, yaitu:

1. Mengoptimalkan peran dan    fungsi    unit    menejemen/organisasi    pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam struktur organisasi dinas, PPK dijabat oleh kepala bidang (eselon III) dan PPTK dijabat oleh kepala seksi atau kepala sub bagian (eselon IV).

2.Mengoptimalkan peran dan fungsi unit menejemen/organisasi pendukung program/kegiatan/sub kegiatan, yaitu unit pengelola keuangan yang terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, dan pembantu bendahara. Pejabat penatausahaan keuangan secara ex offisio dijabat oleh sekretaris dinas, dan bendahara ditunjuk pegawai yang ada di sub bagian keuangan, serta pembantu bendahara ditunjuk pegawai-pegawai yang ada di subag keuangan dan di unit kerja bidang-bidang yang ada.

Secara operasional 2 (dua) langkah strategis tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi secara periodic diantara unit-unit menejemen tersebut, yang dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Periodesasi pelaksanaan koordinasi sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam sebulan, dan bisa juga dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan koordinasi ini pejabat penatausahaan keuangan mempunyai peran yang sangat penting, sehingga yang bersangkutan dituntut memiliki kompetensi yang kapabel.

Beberapa hal penting dalam koordinasi dengan unit pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan (PPK dan PPTK), antara lain:

  1. Identifikasi keluaran-keluaran program/kegiatan/sub kegiatan.
  2. Identifikasi tahap-tahap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan (tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan).
  3. Identifikasi aktivitas-aktivitas di setiap tahapan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
  4. Identifikasi bobot per aktivitas dibandingkan keseluruhan program/kegiatan/sub kegiatan.
  5. Identifikasi kebutuhan anggaran untuk mendukung setiap aktivitas di setiap tahapan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
  6. Identifikasi tata waktu (jadwal) untuk setiap aktivitas di setiap tahapan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
  7. Pemanfaatan aplikasi pendukung pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan (SIPD, simd@, monevKu, jakonKu, dll).
  8. Peraturan perundangan dan kebijakan terup-date (terkini).
  9. Dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan (kondisi lingkungan masyarakat lokasi pekerjaan, musim, dll).

Beberapa hal penting dalam koordinasi dengan unit pendukung keuangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan (penatausahaan keuangan, bendahara, pembantu bendahara), antara lain:

  1. Identifikasi kebutuhan anggaran untuk mendukung setiap aktivitas di setiap tahapan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
  2. Identifikasi tata waktu (jadwal) untuk setiap aktivitas di setiap tahapan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
  3. Pemanfaatan aplikasi pendukung pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan (SIPD, simd@, monevKu, jakonKu, dll).
  4. Peraturan perundangan dan kebijakan terup-date (terkini).
  5. Penyediaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
  6. Implementasi pembukuan keuangan (penyusunan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan laporan, dll).
  7. Dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan pendukung keuangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan (perpajakan, perbankan, dll).

Dalam setiap pelaksanaan koordinasi ini yang paling utama targetnya adalah melakukan pengukuran/penilaian kinerja secara bersama, dan menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam periode waktu berikutnya.

 

Daftar pustaka

  1. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  3. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  4. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  5. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
  6. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Bupati Nomor 77 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
  7. Pemerintah Kabupaten KulonProgo, Aplikasi simd@ 2021.
  8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten KulonProgo, Aplikasi monevKu 2021.
  9. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Aplikasi jakonKu 2021.

 

"" Ir. R. Langgeng Raharjo, MT. adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan  Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.**