Opini: HARGA DLOSORAN

Opini: HARGA DLOSORAN

oleh R. Langgeng Raharjo *)

 

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga atau kontraktor. Mekanisme pemilihan kontraktor pun juga telah diatur sedemikian, yaitu yang disebut dengan proses pelelangan. Prinsip pelelangan pekerjaan konstruksi adalah memilih kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dengan harga terendah yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian sering dijumpai hasil pelelangan yang sangat rendah, hingga kontraktor sering menjadi kesulitan menyelesaikan pekerjaan yang disebabkan karena (katanya) harga kontraknya tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi. Kondisi demikian penulis mendefinisikan sebagai harga dlosoran.

Pemilik pekerjaan mengharapkan pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik, kualitasnya baik, kuantitasnya baik (sesuai perkiraan perhitungan kuantitas), penyelesaiannya tepat waktu, prosedur pelaksanaannya sesuai ketentuan, dan akhirnya hasil pekerjaannya dapat difungsikan sebagaimana yang direncanakan. Oleh karena itu, untuk mencapai harapan tersebut pemilik pekerjaan harus tepat dalam melakukan pemilihan kontraktor, dan kontraktor pun juga harus profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Jika diidentifikasi secara mendalam apa yang menyebabkan terjadinya harga dlosoran, akan teridentifikasi sangat banyak yang menyebabkan itu terjadi. Di sini penulis mengidentifikasi penyebab terjadinya harga dlosoran melalui pendekatan proses pemilihan kontraktor dengan menganalisis harga hasil pelelangan. Kemudian mengidentifikasi dampak-dampak apa yang akan terjadi akibat dari harga dlosoran serta rekomendasi apa yang bisa dilakukan supaya harga dlosoran itu tidak terjadi.

Pada sebuah pekerjaan konstruksi bangunan (misalnya saja sebuah bangunan gedung), maka untuk mewujudkan bangunan gedung tersebut akan melalui proses yang cukup panjang, yaitu proses perencanaan dan penganggaran, proses pelelangan pekerjaan (pemilihan kontraktor), dan proses pelaksanaan pekerjaan. Setelah melalui proses itu barulah bisa terwujud sebuah bangunan gedung yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada pertanyaan, untuk bangunan gedung tertentu (dengan ukuran yang sama dan lokasi yang sama, bahkan bangunan gedung yang dimaksud adalah sama) harganya berapa, maka akan dijawab dengan jawaban yang berbeda-beda tergantung pada saat kapan atau pada tahapan apa. Pada saat perencanaan dan penganggaran harganya sekian, pada saat proses pelelangan harganya sekian, pada saat pelaksanaan pekerjaan harganya sekian. Secara rasional mestinya harga bangunan itu adalah harga pada saat harga pelaksanaan.

Pada saat perencanaan dan penganggaran sering disebut dengan harga pagu (khususnya pekerjaan bangunan pemerintah). Harga pagu ini masih merupakan harga perkiraan, diperoleh dari hasil perencanaan teknis dengan mendasarkan pada penggunaan standar harga bahan dan jasa (SHBJ) yang ditetapkan oleh kepala daerah. Harga perkiraan dari hasil perencanaan ini kemudian diusulkan dalam proses penganggaran yang akhirnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya sebelum bangunan tersebut dilaksanakan dilakukan proses pelelangan untuk memilih kontraktor dengan harga terendah dan masih dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat proses pelelangan ini pemilik bangunan melakukan perhitungan perkiraan harga secara profesional (berdasarkan standar keteknikan) dan menggunakan harga bahan dan jasa yang berlaku pada saat proses pelelangan tersebut. Perkiraan harga pada saat proses pelelangan yang dilakukan oleh pemilik bangunan ini dikenal dengan sebutan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS ini digunakan untuk dasar melakukan evaluasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan yang diajukan oleh para kontraktor pada saat pelelangan. Pada saat proses pelelangan ini para kontraktor (yang mengikuti proses pelelangan) menyusun harga perkiraan bangunan dimaksud, yang sering dikenal dengan sebutan harga penawaran. Harga penawaran ini dihitung oleh kontraktor dengan mendasarkan pada harga bahan dan jasa yang berlaku pada saat pelelangan yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh kontraktor. Harga penawaran ini digunakan sebagai dasar harga kontrak/perjanjian pekerjaan antara pemilik pekerjaan dengan kontraktor (bagi kontraktor yang terpilih sebagai pemenang pelelangan). Jadi dalam sebuah bangunan dikenal ada 3 (tiga) jenis harga, yaitu: harga pagu, harga perkiraan sendiri (HPS), dan harga kontrak.

Persoalan harga dlosoran sering terjadi pada proses pelelangan karena adanya cara-cara melakukan perhitungan perkiraan harga sebuah bangunan yang tidak/kurang profesional. Bagaimana melakukan perhitungan perkiraan harga sebuah bangunan secara profesional, maka harus dilakukan dengan memandang pelaksanaan pembangunan sebuah bangunan sebagai suatu proses kegiatan industri/produksi. Pemanfaatan/mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk melakukan proses kegiatan industri harus dilakukan secara profesional. Bagaimana untuk mendapatkan bahan baku harus profesional, bagaimana mengerahkan tenaga kerja harus profesional, bagaimana mengelola peralatan produksi harus profesional, dan mengelola sumber daya lainnya harus dilakukan secara profesional juga. Mendapatkan bahan baku secara profesional, maka harus mempertimbangkan harga dasar di lokasi bahan baku (termasuk pungutan-pungutan yang sah, seperti misalnya pajak galian golongan C), proses pengambilan/memuat bahan baku ke alat angkut harus sesuai dengan kapasitas/kemampuan alat muat (misalnya memakai eksavator), proses pengangkutan sesuai kapasitas alat angkutnya (misalnya memakai truk), proses pembongkaran, dan proses-proses lainnya sampai ke lokasi pelaksanaan pekerjaan bangunan. Tidak boleh mendapatkan bahan baku dengan cara-cara yang tidak profesional, misalnya prosesnya dengan memanfaatkan peralatan yang melebihi kapasitasnya, apalagi mendapatkannya dengan cara-cara yang melanggar ketentuan hukum sangat dilarang (tidak profesional). Jika menggunakan bahan-bahan hasil produksi pabrik (bahan pabrikan), maka dari mana bahan tersebut diperoleh, bagaimana mengangkutnya, dan bagaimana cara mendapatkannya harus jelas. Dalam mengerahkan tenaga kerja pun harus profesional, jenis tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan bangunan harus menggunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja juga harus diperhatikan, tidak boleh menggunakan tenaga kerja dengan pembayaran upah dibawah standar kesejahteraan yang telah ditentukan. Seringkali pihak kontraktor mengerahkan sumber daya tersebut dengan cara-cara yang tidak profesional, seringkali mendapatkan bahan baku yang tidak jelas yang penting bahan baku sampai lokasi dengan harga tertentu/murah, ada juga dengan membayar tenaga kerja dengan upah dibawah standar, dan lain-lain. Memang cara-cara yang tidak profesional ini bisa memperoleh harga bangunan yang rendah, dan inilah yang diajukan dalam penawaran pada saat pelelangan. Akibatnya dalam proses pelelangan/pelaksanaan tersebut dengan harga dlosoran.

Ada sebuah cerita dari seorang kontraktor yang pernah melaksanakan pekerjaan dengan harga dlosoran, kontraktor tersebut menyatakan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Kerugian-kerugian itu, antara lain: kualitas bangunan tidak baik karena terselip kualitas bahan baku yang tidak baik, alat angkut bahan bangunan (truk) cepat rusak karena muatannya melebihi kapasitas, prasarana jalan yang dilalui juga cepat rusak, bahkan lingkungan di sekitar sumber bahan dan yang dilalui kendaraan juga rusak. Begitu juga tenaga kerja ada yang dibayar dengan upah dibawah standar, bahkan ada pembayaraaan yang terhutang. Hal demikian sebenarnya merupakan kerugian yang lebih besar dibanding dengan harga bangunan itu sendiri.

Mensikapi hal ini, maka sudah menjadi keharusan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan pekerjaan konstruksi harus meningkatkan profesionalismenya. Pemilik pekerjaan pembangunan konstruksi dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) harus profesional, para kontraktor dalam menyusun harga penawaran juga harus profesional. Begitu juga kelompok kerja (pokja) unit layanan pengadaan harus profesional, dalam melakukan evaluasi harga penawaran harus benar-benar memahami teknis pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga harus mampu melihat/mempertimbangkan semua aspek yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan, antara lain: aspek teknis, aspek ketenagakerjaan, aspek lingkungan, aspek hukum, aspek perpajakan, aspek transportasi, dan aspek-aspek lainnya.

 

***