Kegiatan Review SK Kumuh Kabupaten Kulon Progo

Menurut SK Bupati Kulon Progo nomor 224/A tahun 2016 tentang Lokasi Penanganan Kumuh Kabupaten Kulon Progo tahun 2015-2019, Kulon Progo memiliki kawasan kumuh seluas 293,79 Ha. Dari tahun 2014 telah dilakukan penanganan kawasan kumuh dengan kolaborasi berbagai pihak, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, maupun dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan penanganan masing-masing. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan kegiatan review SK Kumuh. Kegiatan review SK Kumuh ini dilakukan untuk memperbarui luasan kawasan kumuh berdasarkan perhitungan luasan kawasan kumuh untuk kawasan-kawasan kumuh yang telah dilakukan penanganan. Selain itu, akan dilakukan pula identifikasi kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kriteria atau indikator kekumuhan sehingga akan diketahui persoalan dan permasalahan kekumuhan bahkan juga potensi atau kelebihan yang dapat dikembangkan pada kawasan tersebut sesuai kondisi terkini.

Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukkan lokasi dengan rencana tata ruang, status kepemilikan tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakanlah kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompokkan kedalam kriteria :

Vitalitas Non Ekonomi

Kriteria vitalitas non ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi.

Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut :

  • Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.
  • Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.
  • Kondisi kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.

Vitalitas Ekonomi Kawasan

Kriteria vitalitas ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan city without slum sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga perubah penilai untuk kriteria ini meliputi :

  • Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.
  • Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya.
  • Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh.

Status Kepemilikan Tanah

Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaanya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi :

  • Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.
  • Status sertifikat tanah yang ada.

Keadaan Prasarana dan Sarana

Kriteria kondisi prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas :

  • Kondisi jalan
  • Drainase
  • Air bersih
  • Air limbah

Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota

Komitmen pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/) dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya. Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi :

  • Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.
  • Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (grand scenario) kawasan, rencana induk (master plan) kawasan dan lainnya.

Prioritas Penanganan Kegiatan

Penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria. Indikator kawasan kumuh digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Parameter pada Variabel Kriteria Penentuan Kawasan Permukiman Kumuh

Kriteria

Variabel

Parameter/Indikator

Vitalitas Non Ekonomi

Sesuai tata ruang

Sesuai 25%

Sesuai 25%-50%

Sesuai 50%

Kondisi fisik bangunan

Pertambahan bangunan liar

Sangat tinggi

 

Tinggi

 

Rendah

Kepadatan bangunan

>100 unit/ha

 

80-100 unit/ha

 

<80 unit/ha

Bangunan temporer

>50%

 

25% – 50%

 

<25%

Building coverage

>70%

 

50% – 70%

 

<50%

Jarak antar bangunan

<1,5m

 

1,5m – 3m

 

>3m

Kondisi kependudukan

Kepadatan penduduk

>500 jiwa/ha

 

400-500 jiwa/ha

 

<400 jiwa/ha

Pertumbuhan penduduk

>2,0%

 

1,7% – 2%

 

<1,7%

Vitalitas Ekonomi

Letak Strategis Kawasan

Sangat strategis

Kurang strategis

Tidak strategis

Jarak ke Tempat Mata Pencaharian

>10 km

1-10 km

<1 km

Fungsi Kawasan Sekitar

Pusat bisnis dan perkantoran

Pusat pemerintahan

Permukiman dan lainnya

Dominasi Status Tanah

Sertifikat hak milik

Sertifikat hak guna bangunan

Girik (bukan SHM/SHGB)

Status Tanah

Status Kepemilikan Lahan

Tanah negara

Tanah masyarakat adat

Tanah sengketa

Kondisi Prasarana Sarana

Kondisi Jalan Lingkungan

Sangat buruk > 70%

Buruk 50% – 70%

Baik <50%

Kondisi Drainase

Genangan >50%

Genangan 25% – 50%

Genangan <25%

Kondisi Air Minum

Pelayanan <30%

Pelayanan 30% – 60%

Pelayanan >60%

Kondisi Air Limbah

Pelayanan <30%

Pelayanan 30% – 60%

Pelayanan >60%

Kondisi Persampahan

Pelayanan <50%

Pelayanan 50% – 70%

Pelayanan >70%

Komitmen Pemerintah Daerah

Indikasi Keinginan

Pembiayaan

Sudah ada

 

Dalam proses

 

Belum ada

Kelembagaan

Sudah ada

 

Dalam proses

 

Belum ada

Upaya penanganan

Bentuk rencana

Sudah ada

 

Dalam proses

 

Belum ada

Pembenahan fisik

Sudah ada

 

Dalam proses

 

Belum ada

Penanganan kawasan

Sudah ada

 

Dalam proses

 

Belum ada

Dekat Pusat Kota Metropolitan

<30 menit

30-60 menit

>60 menit

Prioritas Penanganan

Dekat Kawasan Pusat Pertumbuhan Metro

<30 menit

30-60 menit

>60 menit

Dekat Kawasan Lain (Perbatasan) Metro

<30 menit

30-60 menit

>60 menit

Dekat ke Ibukota Kota/Kabupaten

<30 menit

30-60 menit

>60 menit

Menurut BPS

Menurut BPS, kriteria dan indikator kawasan kumuh didasarkan pada :

  • Kepadatan penduduk
  • Perencanaan bangunan
  • Konstruksi bangunan
  • Ventilasi bangunan
  • Kepadatan bangunan
  • Jalan
  • Sistem drainase
  • Toilet
  • Frekuensi pembuangan sampah
  • Cara pembuangan sampah
  • Pencahayaan jalan

Variabel, indikator karakter kumuh, dan rentang karakter kumuh dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Variabel dan Indikator Karakter Kumuh menurut BPS

No

Variabel

Indikator Karakter Kumuh

Rentang Karakter Kumuh

1

Kepadatan penduduk

> x 1 ½ Sd

> 1.700 orang/ha

2

Perencanaan bangunan

Tidak ada perencanaan/ tidak direncanakan dengan baik

> 37.50 % RT

3

Konstruksi bangunan

% konstruksinya buruk

> 8 %

4

Ventilasi bangunan

% ventilasi buruk

> 8.69 %

5

Kepadatan bangunan

> x 1 ½ Sd

bangunan > 354 unit/ha

6

Jalan

Bukan aspal/beton

> 34.48 % RT

7

Sistem drainase

Banjir/tidak ada sistem drainase

>18.75 % RT

8

Toilet

% toilet tidak layak

>5.09 %

9

Frekuensi pembuangan sampah

Lebih dari tiga hari seminggu

>12.5 % RT

10

Cara pembuangan sampah

Tidak dibuang ke pusat pembuangan sampah

> 13.54 % RT

11

Pencahayaan jalan

Tidak ada lampu jalan

> 26.04 % RT

 Dari kriteria tersebut, klasifikasi kumuh dapat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

No

Klasifikasi Kumuh

Skor

Rentang Nilai

1

Sangat Kumuh

Skor diatas + 2Sd

>15,06

2

Kumuh Menengah

Skor rata-rata + 1Sd~2Sd

11.77<x<15.06

3

Kumuh Ringan

Skor rata-rata + 1Sd

8.48<x<11.77

4

Kumuh Sangat Ringan

Skor rata-rata – 1Sd

5.19<x<8.48

5

Bukan Kumuh

Skor dibawah rata-rata – 1Sd

<5.19

Sd (Deviation Standard)           : 3.29

Mean                                       : 8.48

 

 Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Kriteria, indikator, hingga penjelasan teknis kekumuhan berdasarkan Permen PU No 14 Tahun 2018 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Kriteria, Indikator, dan Penjelasan Teknis Kekumuhan berdasar Permen PU No 14 Tahun 2018

Dari sub kriteria setiap indikator pada tabel diatas, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut :

  1. Pemberian skor setiap sub kriteria, berdasarkan parameter penilaian :
    • Kualitas Baik (0% – 25%) : Skor 0
    • Kualitas Cukup Baik (26% – 50%) : Skor 1
    • Kualitas Buruk (51% – 75%) : Skor 3
    • Kualitas Baik 76% – 100%) : Skor 5
  2. Perhitungan total penilaian setiap indikator didekati dengan menggunakan rumus sebagai berikut
  3. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan

Berikut merupakan rentang nilai tingkat klasifikasi yang didapatkan untuk setiap kelas yakni :

Bukan Kawasan Kumuh           : 0 – 8,75

Kawasan Kumuh Ringan          : 8,76 – 17,50

Kawasan Kumuh Sedang         : 17,51 – 26,25

Kawasan Kumuh Berat            : 26,26

Selain itu, pendataan dan penghitungan luasan kawasan kumuh dilengkapi dengan digitasi peta-peta tematik sesuai kriteria.

sumber : perkim.id