SINERGI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN SISTEM JARINGAN JALAN

SINERGI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN SISTEM JARINGAN JALAN

R. Langgeng Raharjo [1]

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

           

Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan bahwa bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan, yaitu fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, atau fungsi khusus. Fungsi bangunan gedung tersebut harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

            Persyaratan administrasi bangunan gedung, meliputi: persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan gedung. Sedangkan persyaratan teknis bangunan gedung, meliputi: persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Persyaratan tata bangunan, meliputi: persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Adapun persyaratan keandalan bangunan gedung, meliputi: persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan (proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi), serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung setiap penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung. Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Khusus bangunan gedung untuk kepentingan umum IMB dapat diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli. Setelah selesai pembangunan gedung dan siap untuk dimanfaatkan, maka sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan harus memenuhi persyaratan laik fungsi. Selanjutnya bangunan gedung tersebut harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.

Salah satu persyaratan bangunan gedung yang terkait dengan sistem jaringan jalan adalah adanya persyaratan jarak bebas bangunan gedung terhadap garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan. Persyaratan jarak bebas  bangunan gedung ini bervariasi  tergantung dari fungsi jaringan jalan yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, sistem jaringan jalan dibedakan sesuai fungsinya, meliputi: jalan arteri, jalan kolektor, jalan local, dan jalan lingkungan. Dan menurut statusnya dibedakan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa.

Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Kulon Progo saat ini masih belum memenuhi harapan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari ketersediaan data-data penyelenggaraan bangunan gedung yang sangat terbatas, adanya informasi di masyarakat bahwa masih terdapat bangunan gedung yang belum memiliki IMB, adanya bangunan gedung yang melanggar ketentuan sempadan bangunan sehingga mengganggu keamanan pengguna jalan, dan lain sebagainya. Selain hal tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung dapat berjalan dengan tertib. Beberapa data tentang bangunan gedung, seperti: berapa jumlah bangunan gedung yang ada, berapa jumlah bangunan gedung yang sudah ber-IMB, berapa jumlah masing-masing bangunan gedung dibedakan menurut fungsinya, berapa jumlah bangunan gedung yang sudah memiliki sertifikat laik fungsi, dan tim ahli bangunan gedung, sampai saat ini data tersebut belum pasti, bahkan beberapa data tidak ada. Selanjutnya penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.        Bagaimana meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung?

2.        Bagaimana penyelenggaraan bangunan gedung bersinergi (mendukung) dengan sistem jaringan jalan?

 

 

 

 

 

BAB II

LANDASAN TEORI

 

Penyelenggaraan bangunan gedung

Secara skematis penyelenggaraan bangunan gedung dapat digambarkan sebagaimana gambar sebagai berikut:

                    Gambar 1. Bagan proses penyelenggaraan bangunan gedung

Description: bagan penyelenggaraan bangunan gedung.jpg

Description: bangunan tertentu.jpg

Sumber: Permen PU nomor 24/PRT/M/2007

 

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pelestarian atau pembongkaran merupakan tugas dari pemilik bangunan atau pemanfaat bangunan. Sedangkan tugas pemerintah daerah adalah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dengan menerbitkan IMB, SLF/SLFn, dan pendataan bangunan. IMB diterbitkan berdasarkan dokumen perencanaan dan sebelum pelaksanaan pembangunan. SLF diterbitkan setelah pelaksanaan pembangunan selesai dan sebelum bangunan gedung dimanfaatkan, sedangkan SLFn diterbitkan terhadap bangunan yang telah dimanfaatkan dan telah melalui proses pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan laik fungsi.

 

Sistem jaringan jalan

            Sistem jaringan jalan merupakan sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Berdasarkan fungsinya jaringan jalan ini terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, jalan local, dan jalan lingkungan. Sedangkan berdasarkan kewenangan pembinaan jalannya jaringan jalan ini terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Ilustrasi mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana gambar sebagai berikut.

Gambar 2. Ilustrasi sistem jaringan jalan

Description: ilustrasi jaringan jalan.jpg

             Sumber: analisis/ilustrasi penulis

 

Dalam ilustrasi gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa jalan arteri adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional (PKN) dengan PKN. Sedangkan jalan kolektor adalah jalan yang menghubungkan PKN dengan pusat kegiatan wilayah (PKW), atau jalan yang menghubungkan PKW dengan PKW. Sedangkan jalan lingkungan adalah jalan-jalan yang ada di dalam lingkungan PKN, PKW, maupun PKL.

Ketentuan teknis tentang jalan-jalan tersebut, seperti kecepatan kendaraan pengguna jalan, lebar jalan, dan ruang pengawasan jalan dipersyaratkan berdasarkan dari fungsi jalan. Tabel berikut menunjukkan kecepatan minimal kendaraan, lebar badan jalan minimal, dan ruang pengawasan jalan minimal.

Tabel 1. Ketentuan teknis jalan arteri, jalan kolektor, jalan local, dan jalan lingkungan

           Sumber: Peraturan pemerintah nomer 34 tahun 2006

BAB III

PEMBAHASAN

 

Indikator kinerja penyelenggaraan bangunan gedung

            Organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung wajib menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bangunan gedung. Dalam bagan proses penyelenggaraan bangunan gedung dapat diketahui bahwa yang menjadi tugas OPD adalah menerbitkan IMB, melakukan pendataan bangunan, menerbitkan SLF/SLFn, dan membentuk tim ahli bangunan gedung (TABG). Berikut adalah salah satu data penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan data-data yang lain belum ada.

Tabel 2. Data bangunan ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo

 Sumber: DPU Kabupaten Kulon Progo

 

Upaya meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung

            Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung berada di beberapa OPD, antara lain di DPUPKP dan di DPMPT. Di DPUPKP terdapat kegiatan pengawasan bangunan, dan di DPMPT terdapat kegiatan pelayanan perijinan. Kegiatan pengawasan bangunan yang ada di DPUPKP keluarannya adalah surat peringatan terhadap pembangunan bangunan gedung yang belum memiliki IMB. Sedangkan kegiatan pelayanan perijinan di DPMPT salah satu keluarannya adalah penerbitan IMB. Kedua kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Bupati nomor 76 tahun 2011 tentang persyaratan dan tata cara memperoleh ijin mendirikan bangunan. Beberapa data indikator kinerja penyelenggaraan bangunan gedung sebenarnya dapat diperoleh dari dua kegiatan ini setelah dilakukan analisa data keluaran kegiatan.

Dengan menganggap data bangunan gedung di tahun sebelumnya sudah benar, maka jumlah bangunan gedung di tahun berjalan adalah jumlah bangunan gedung tahun sebelumnya ditambah bangunan baru di tahun berjalan. Jumlah bangunan baru dapat diketahui dari jumlah IMB yang diterbitkan ditambah surat peringatan yang diterbitkan (bangunan baru tidak ber-IMB yang dibangun) dikurangi bangunan baru yang diperingatkan lalu ditindaklanjuti dengan penerbitan IMB serta dikurangi IMB baru yang sifatnya rehabilitasi bangunan. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ini dapat diperoleh data jumlah bangunan gedung yang ada dan jumlah bangunan gedung yang sudah ber-IMB. Jika dilakukan analisis lebih mendalam terhadap IMB yang diterbitkan dapat diperoleh jumlah bangunan dibedakan menurut fungsinya. Namun demikian data ini perlu dilakukan validasi secara periodik (misalnya lima tahun sekali) dengan cara melakukan pendataan bangunan gedung yang ada, dengan cara sensus untuk seluruh wilayah ataupun dengan cara sampling untuk beberapa bagian wilayah saja. Regulasi tentang pedoman teknis pendataan bangunan gedung ini perlu diatur dalam bentuk peraturan bupati.

Pelaksanaan peraturan bupati nomor 76 tahun 2011 tentang persyaratan dan tata cara memperoleh ijin mendirikan bangunan kedalaman substansinya adalah pelayanan perijinan terhadap bangunan gedung yang belum dibangun. Realita di lapangan ada bangunan gedung yang sedang dibangun atau bahkan bangunan gedung yang sudah jadi dan sudah dimanfaatkan baru diproses permohonan ijin mendirian bangunannya. Dengan demikian regulasi ini perlu dilakukan peninjauan kembali dengan menambahkan muatan substansi yang belum diatur.

            Indikator kinerja penyelenggaraan bangunan gedung yang lainnya, seperti pelayanan SLF/SLFn dan TABG belum ada datanya. Nampaknya penerbitan SLF/SLFn dan TABG belum dilakukan oleh OPD yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung yaitu DPUPKP. Selanjutnya perlu ada kegiatan baru, yaitu kegiatan pelayanan penerbitan SLF/SLFn dan kegiatan pembentukan dan fasilitasi TABG. Kedua kegiatan ini perlu didahului dengan penyusunan regulasi berupa Peraturan Bupati tentang tata cara penerbitan SLF/SLFn dan Peraturan Bupati tentang pembentukan TABG dan uraian tugas TABG. Regulasi-regulasi penyelenggaraan bangunan gedung ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

 

Penetapan sempadan bangunan gedung

            Sistem jaringan jalan direncanakan terintegrasi dari tingkat nasional sampai dengan di daerah        bahkan sampai pada tingkat lingkungan. Hal ini dapat diketahui sebagaimana seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Persyaratan ukuran minimal yang harus dipenuhi dalam sistem jaringan jalan sudah tertulis dalam regulasi tersebut. Selanjutnya secara bertahap pembangunan sistem jaringan jalan dan pembangunan bangunan lainnya  yang ada di kanan dan kiri bangunan harus menyesuaikan. Saat ini masih banyak jaringan jalan yang belum memenuhi persyaratan lebar minimal, dan kemudian tumbuh bangunan-bangunan baru di kanan kiri jalan. Hal demikian seyogyanya diatur sesuai dengan regulasi yang ada agar ketika melaksanakan pembangunan jalan dan melebarkan jalan tidak harus membongkar bangunan milik masyarakat.

Bangunan gedung yang dibangun oleh masyarakat kadang kala mengganggu/ menghalangi pandangan pengendara kendaraan karena terlalu dekat dengan jalan. Pengendara kendaraan memerlukan ruang bebas pandangan yang lebarnya tergantung dengan kecepatan kendaraan. Kendaraan dengan kecepatan tinggi memerlukan ruang bebas pandangan yang lebih luas. Oleh karena itu perlu diatur sempadan bangunan di kanan dan kiri jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Gambar berikut adalah gambar ilustrasi bagian-bagian jalan dan posisi bangunan yang tidak mengganggu/ menghalangi pandangan pengendara jalan.

 

Gambar 3. Gambar bagian-bagian jalan

Description: pasal 33w2

                                Sumber: Permen PU nomer 20 tahun 2010

 

            Sempadan bangunan didefinisikan sebagai jarak minimal bangunan diukur dari as jalan. Dalam gambar di atas sempadan bangunan sama dengan setengah dari ruwasja. Tabel berikut menunjukkan sempadan bangunan minimal sesuai dengan fungsi jalan.

 

 

Tabel 3. Sempadan bangunan pada jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal

     Sumber: perda 4 tahun 2009 dan analisis penulis

 

            Penyelenggaraan bangunan gedung saat ini belum sinergis dengan sistem jaringan jalan. Regulasi tentang sempadan jalan ditetapkan dengan perda nomor 4 tahun 2009 tentang sempadan, namun status jaringan jalan telah mengalami perubahan setelah tahun 2009. Penetapan fungsi jalan provinsi ditetapkan dengan surat keputusan gubernur DIY nomor 150 tahun 2012, begitu juga penetapan jalan kabupaten telah terjadi perubahan. Seyogyanya perda nomor 4 tahun 2009 tentang sempadan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati tentang sempadan bangunan untuk masing-masing ruas jalan sesuai dengan penetapan fungsi jalan yang telah mengalami perubahan. Dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat.

 

BAB IV

PENUTUP

 

Kesimpulan:

1.        Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Kulon Progo belum dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2002 dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung. Beberapa indikator kinerja penyelenggaraan bangunan gedung belum semuanya dilaksanakan, antara lain meliputi: ijin mendirikan bangunan (IMB), pendataan bangunan, sertifikat laik fungsi (SLF/SLFn) bangunan, dan tim ahli bangunan gedung (TABG).

2.        Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung perlu disinergikan dengan pelaksanaan undang-undang nomor 38 dan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Bentuk sinergi penyelenggaraan bangunan gedung terhadap sistem jaringan jalan adalah penetapan sempadan bangunan diukur dari as jalan. Sempadan bangunan tergantung dari fungsi jalan yang bersangkutan.

Saran/rekomendasi:

1.        Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan bupati nomor 76 tahun 2011 tentang persyaratan dan tata cara memperoleh ijin mendirikan bangunan.

2.        Data bangunan gedung yang sudah ada (yang diperoleh dari analisis data pelayanan IMB dan pengawasan bangunan) perlu dilakukan validasi secara periodik.

3.        Perlu dilakukan penyusunan peraturan bupati tentang pedoman teknis pendataan bangunan gedung.

4.        Perlu dilakukan penyusunan pe