BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Artikel ini akan membahas tentang PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PRT/M/2015 tentang BANGUNAN GEDUNG HIJAU.

 

Peraturan ini dilandasi beberapa pertimbangan, antara lain mendasar pada :

  1. Usaha dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan penyelenggaraan bangunan gedung yang menerapkan keterpaduan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara  efektif;
  2. Usaha dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, diperlukan pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau pada setiap tahap penyelenggaraan agar tercapai kinerja bangunan gedung yang terukur secara signifikan, efisien, hemat energi dan air, lebih sehat,  dan nyaman, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan;
  3. Usaha mewujudkan  bangunan   gedung hijau  diperlukan pemenuhan  persyaratan bangunan  gedung  yang fungsional,  andal,  dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

 

Dasar peraturan perundangan sebelumnya yang mendukung peraturan bangunan hijau, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 28   Tahun  2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran    Negara   Republik  Indonesia    Nomor 4247);
  2. Peraturan  Pemerintah  Nomor 36    Tahun   2005 tentang Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun 2005  Nomor  83,  Tambahan   Lembaran   Negara Nomor 4532);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7  Tahun  2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan   Presiden   Nomor   15     Tahun    2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  5. Peraturan   Presiden   Nomor   61     Tahun    2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
  6. Peraturan   Menteri   Pekerjaan    Umum   Nomor 29/PRT/M/2006   tentang  Pedoman  Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
  7. Peraturan   Menteri   Pekerjaan    Umum   Nomor 08/PRT/M/2010   tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
  8. Peraturan   Menteri   Pekerjaan    Umum  Nomor 11/PRT/M/2012  tentang Rencana Aksi   Nasional Mitigasi dan   Adaptasi   Perubahan   Iklim  2012-2020;

 

Tujuan peraturan perundangan ini adalah:

  1. sebagai pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam melakukan penyelenggaraan bangunan gedung hijau.
  2. mewujudkan terselenggaranya bangunan  gedung  hijau  yang  berkelanjutan  dengan  memenuhi persyaratan bangunan  gedung  hijau, baik  persyaratan  administratif maupun persyaratan teknis bangunan gedung hijau yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, serta sumber daya lainnya.

 

Ruang lingkup peraturan ini adalah:

  1. prinsip bangunan gedung hijau;
  2. bangunan gedung yang dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau;
  3. persyaratan bangunan gedung hijau;
  4. penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
  5. sertifikasi;
  6. pemberian insentif pada penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
  7. pembinaan;dan
  8. peranmasyarakat.

 

Prinsip bangunan gedung hijau meliputi:

  1. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
  2. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumberdaya alam maupun sumber daya manusia (reduce);
  3. pengurangan timbulan limbah, baik fisik  maupun non-fisik;
  4. penggunaan kembali  sumber  daya  yang  telah  digunakan  sebelumnya (reuse);
  5. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle);
  6. perlindungandan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
  7. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
  8. orientasi kepada siklus hidup;
  9. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
  10. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
  11. peningkatan dukungan kelembagaan,  kepemimpinan  dan  manajemen dalam implementasi.

 

Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau dibagi menjadi   kategori   wajib   (mandatory),   disarankan  (recommended),   dan sukarela (voluntary).

 

Persyaratan bangunan gedung hijau terdiri  atas  persyaratan  pada  setiap  tahap  penyelenggaraan  bangunan yaitu:

  1. persyaratan tahap pemrograman;
  2. persyaratan tahap perencanaan teknis;
  3. persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi;
  4. persyaratan tahap pemanfaatan; dan
  5. persyaratan tahap pembongkaran.

 

Dalam artikel pertama ini hanya akan dibahas tentang persyaratan dalam tahap perencanaan teknis, yaitu sebagai berikut:

 

Persyaratan tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau terdiri atas:

  1. pengelolaan tapak;
  2. efisiensi penggunaan energi;
  3. efisiensi penggunaan air;
  4. kualitas udara dalam ruang;
  5. penggunaan material ramah lingkungan;
  6. pengelolaan sampah; dan
  7. pengelolaan air limbah.

Pengelolaan tapak terdiri atas persyaratan:

  1. orientasi bangunan gedung;
  2. pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/sirkulasi;
  3. pengelolaan lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  4. ruangterbuka hijau (RTH) privat;
  5. penyediaan jalur pedestrian;
  6. pengelolaan  tapak  besmen;
  7. penyediaan lahan parkir;
  8. sistem pencahayaan ruang luar; dan
  9. pembangunan bangunan  gedung di  atas dan/atau  di  bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.

 

Efisiensi  penggunaan energi terdiri atas persyaratan:

  1. selubung bangunan;
  2. sistem ventilasi;
  3. sistem pengondisian udara;
  4. sistem pencahayaan;
  5. sistem transportasi dalam gedung;
  6. sistem kelistrikan.

Efisiensi   penggunaan  air  terdiri atas persyaratan:

  1. sumber air;
  2. pemakaianair; dan
  3. penggunaanperalatan saniter hemat air (water fixtures).

Kualitas  udara dalam ruang terdiri atas persyaratan:

  1. pelarangan merokok;
  2. pengendaliankarbondioksida (CO2) dan karbonmonoksida (CO); dan
  3. pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant).

Material ramah  lingkungan  terdiri atas persyaratan:

  1. pengendalian penggunaan material berbahaya; dan
  2. penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (eco labelling).

Pengelolaan sampah  terdiri atas persyaratan:

  1. penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle);
  2. penerapan sistem penanganan sampah; dan
  3. penerapan sistem pencatatan timbulan sampah.

Pengelolaan air limbah terdiri atas persyaratan:

  1.  penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke  saluran pembuangan kota; dan
  2. daur ulang air yang berasal dari limbah cair (grey water).

 

 

Detail PERATURAN  MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIANOMOR  02/PRT/M/2015 tentang BANGUNAN GEDUNG HIJAU, dapat diunduh pada tautan berikut

http://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/preview/54/permen-pupr-no-02-tahun-2015-tentang-bangunan-gedung-hijau

Atau

https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/Produk_Pengaturan/Permen%20PUPR%20No%2002-2015.pdf

Atau

https://pustaka.pu.go.id/biblio/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-republik-indonesia-nomor-02prtm2015-tentang-bangunan-gedung-hijau/56882

 

(YAWW/CK/DPUPKP/2021)