Bantuan PSU Perumahan Untuk Perumahan Umum ( Part 3 )

Mekanisme Pengelolaan Aset Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Bantuan PSU Perumahan Untuk Perumahan Umum ( Part 3 )

 

A. Proses Serah Terima Aset

Prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang telah dibangun perlu dijamin keberlanjutan pengelolaannya. Untuk itu, maka dilakukan penyerahan aset Bantuan PSU kepada pemerintah daerah setempat.

Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Permen PUPR Nomor: 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Permen PUPR Nomor: 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan PSU untuk Perumahan Umum, Pasal 27, bahwa Penggunaan Barang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan Bantuan PSU wajib melakukan pengalihan PSU kepada Pemerintah Daerah atau instansi penerima bantuan melalui Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Persyaratan Dalam Serah Terima Aset Bantuan PSU

Kelengkapan Dokumen yang harus disiapkan dalam Serah Terima Aset

  1. Dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan;
  2. Berita acara serahterima pertama hasil pekerjaan;
  3. Foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50% dan 100% pada sudut pengambilan gambar yang sama);
  4. As build drawing;
  5. Laporan-laporan selama pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan yang telah diketahui dan dibenarkan oleh unsur pengawasan yaitu konsultan MK, pengawas lapangan, direksi teknis);
  6. Berita acara serah terima akhir pekerjaan;
  7. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (copy) dari pengembang kepada pemerintah daerah.
  8. Tahapan Serah Terima Aset Bantuan PSU

2. Tahapan serah terima aset bantuan PSU, sebagai berikut:

  1. PPK mengajukan Surat Permohonan untuk pelaksanaan serah terima aset kepada Kepala Satuan Kerja;
  2. Kepala Satuan Kerja mengajukan Surat Permohonan untuk pelaksanaan serah terima aset kepada Direktur Rumah Umum dan Komersial;
  3. Direktur Rumah Umum dan Komersial mengajukan Surat Permohonan untuk pelaksanaan serah terima aset kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, cq Setditjen Penyediaan Perumahan;
  4. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan mengajukan Surat Permohonan untuk pelaksanaan serah terima aset kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
  5. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, melalui Biro BMN membentuk tim internal peneliti pelaksanaan serah terima aset;
  6. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, melalui Biro BMN memfasilitasi pelaksanaan serah terima aset kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  7. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, melalui Biro BMN berkoordinasi dengan Satuan Kerja apabila diperlukan pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.

B. Pemeliharaan Aset

Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, maka pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Sesuai UU no 1 tahun 2011, pemberian Bantuan PSU merupakan salah satu kebijakan terkait kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR.

Tujuan dilaksanakannya Bantuan PSU Perumahan adalah untuk mendukung capaian RPJMN 2015-2019 terkait dengan perumahan, yaitu: “Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai”.

Peraturan Menteri PUPR Nomor: 03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum, mengatur pemberian bantuan PSU hanya untuk rumah tunggal atau rumah deret, yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan.

Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Umum merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian. Untuk itu para pelaksana yang terlibat dalam kegiatan ini agar mempelajari kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari verifikasi, penetapan penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan serah terima pekerjaan, serta serah terima asset bantuan PSU kepada pemerintah daerah.

_perkim_

Sumber : Modul Pelaksanaan Bantuan PSU untuk Perumahan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan  Rakyat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.