KEBIJAKAN PENYESUAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN (REFOCUSING) TH 2021

KEBIJAKAN PENYESUAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN (REFOCUSING) TH 2021

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan segera melakukan penyesuaian penggunaan anggaran (refocusing) tahun 2021 menyusul dengan adanya pandemic covid 19 yang terus berlanjut, bahkan akhir-akhir ini trend bertambahnya masyarakat yang terpapar covid 19 terus meningkat secara tajam. Hal tersebut dipastikan dengan dikeluarkannya surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo nomer 900/0164 tanggal 10 Pebruari 2021. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut mendasarkan pada SE Kemendagri nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019.

Dalam surat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo nomer 900/0164 tersebut ditegaskan bahwa beberapa kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Efisiensi belanja perjalanan dinas (belanja perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah) sebesar 50%; dan
  2. Efisiensi belanja program/kegiatan/sub kegiatan OPD yang dapat ditunda sebesar minimal sebesar 10%.

Mensikapi kebijakan tersebut selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo melakukan langkah-langkah strategis dengan mempertimbangkan upaya-upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui sector kontruksi. Sejak awal mulai tahun anggaran 2021 ini upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui sector konstruksi sudah menjadi perhatian, bahkan proses pengadaan jasa konstruksi (pengadaan kontraktor dan konsultan) sudah dimulai pada akhir tahun 2020, yaitu setelah adanya persetujuan DPRD terhadap RAPBD tahun 2021. Pada saat ini proses pengadaan jasa konstruksi tersebut sudah hampir selesai seluruhnya dan beberapa sudah ditandatangani kontrak/perjanjian kerjanya.

Dana yang dikelola DPUPKP pada tahun 2021 sekitar 160 milyar, yang terdiri dari dana DAK sekitar 76,1 milyar dan dana lainnya sekitar 83,9 milyar. Dana DAK 76,1 milyar meliputi DAK infrastruktur  jalan, irigasi, air minum, sanitasi, perumahan, dan DAK lingkungan hidup. Dana DAK ini penggunaannya sudah sesuai dengan pedoman teknis masing-masing DAK sehingga tidak memngkinkan untuk dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran. Terlebih kegiatan-kegiatan yang didanai dengan DAK ini saat ini telah selesai proses pengadaan jasa konstruksinya dan sudah ditandatangani kontrak kerjanya. Selanjutnya dana yang bias dilakukan penyesuaian penggunaan anggarannya (refocusing) adalah 10% dari 83,9 milyar.

Mendasarkan pada identifikasi pendanaan kegiatan yang ada di DPUPKP tersebut, maka kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Menghitung target penyesuaian penggunaan anggaran (refocusing), yaitu sebesar 8,39 milyar.
  2. Identifikasi dan menghitung besaran sisa lelang.
  3. Identifikasi pekerjaan-pekerjaan yang belum ditandatangani kontrak kerjanya (walaupun saat ini sedang proses pengadaan).

Seluruh pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang tercantum di dalam APBD 2021 ini semuanya merupakan aspirasi dari masyarakat, baik yang melalui mekanisme perencanaan musrenbang secara berjenjang maupun melalui jaring aspirasi melalui DPRD pada saat reses.  Selain hal tersebut sesuai dengan analisis DPUPKP pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat perlu untuk segera ditangani, namun karena  adanya keterbatasan anggaran dan adanya kebijakan Pemerintah untuk menangani pandemic covid 19 terpaksa pekerjaan tersebut tertunda pelaksanaannya. (Lg)