Pemberlakuan Meterai Rp 10.000,00 per Januari 2021

Pemerintah melakukan penyesuaian atas tarif meterai per Januari 2021 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menggatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal tersebut dilakukan karena regulasi tentang bea meterai tidak pernah berganti sejak tahun 1985 atau sejak sekitar 34 tahun yang lalu. Peraturan tersebut telah disosialisasikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  di Kantor Pusat Direktorat jenderal Pajak, Jakarta (Selasa, 10/11).

Salah satu pengaturan yang baru dalam regulasi bea meterai adalah skema penunjukan pemungut bea meterai dan penerbitan bea meterai elektronik. Penyesuaian selanjutnya adalah pada tarif dan batasan nilai dokumen yang dikenai bea meterai. Tarif bea meterai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 hanya berlaku satu tarif yaitu Rp10.000,00 dan batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang di atas Rp5.000.000,00. Kebijakan ini merupakan bentuk pemihakan pemerintah, termasuk kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, definisi bea meterai adalah pajak atas dokumen. kemudian dalam Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan yang dimaksud dengan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong berkembangnya transaksi secara elektronik dan berkurangnya penggunaan kertas (paperless). Dalam hal kegiatan usaha, paperless menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Oleh karena itu, diperlukan perluasan definisi dokumen yang tidak hanya berupa cetakan kertas, namun juga elektronik.

Di dalam UU Bea Meterai, disebutkan, dokumen yang dikenakan bea meterai, bersifat perdata di antaranya :

  1. Surat perjanjian, surat keterangan/pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
  2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti saham, cek, bilyet giro, obligasi, sukuk, warrant, option, deposito, dan sejenisnya;
  5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, struktur tarif bea meterai di Indonesia relatif lebih sederhana dan ringan dibandingkan negara lain. Tarif bea meterai di Korea Selatan bahkan bisa mencapai antara 100.000 hingga 350.000 won atau kalau dirupiahkan sekitar Rp 130.000 sampai Rp 4,5 juta. Sedangkan di Indonesia hanya Rp 10.000,-. Jika dibandingkan dengan nilai transaksi nominal terendah Rp 5 juta itu berarti hanya bernilai 0,2 % saja.

Pemberlakuan Meterai lama selama masa transisi

Masa transisi

Namun demikian bukan berarti meterai lama sudah tidak berlaku, sebab dijelaskan dalam UU Bea Cukai bahwa masih ada masa transisi selama 1 tahun. Bahwa peraturan baru menjelaskan tarif bea meterai adalah Rp. 10.000,- dan mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2021, masyarakat masih dapat menggunakan meterai lama dengan minimal nilai Rp 9.000,-.

Pengenaan bea meterai Rp 10.000 di tahun ini, bukan hanya berlaku pada dokumen fisik dalam kertas, tapi juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik. Namun demikian saat ini otoritas fiskal masih menyiapkan aturan turunan, yakni berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu juga infrastruktur pendukung berupa aplikasi untuk meterai dokumen elektronik.

Dihimpun dari selebaran dan keterangan DJP RI, berikut tata cara pemakaian meterai Rp3.000 dan Rp6.000 yang benar dan bisa diterima untuk dokumen resmi:

  1. Posisi tidak bertindih yang bertujuan agar meterai terlihat utuh
  2.  Meterai ditempel sejajar vertikal atau horizontal
  3. Kolom tanggal pada meterai diisi tanggal saat penggunaan meterai
  4. Tanda tangan yang dibubuhkan harus menimpa seluruh meterai dan kertas
  5. Cap bersifat opsional.

- CiptaKarya DPUPKP

 

Sumber :

https://www.pajak.go.id/id/berita/tarif-bea-meterai-baru-rp10000-berlaku-mulai-1-januari-2021

https://money.kompas.com/read/2020/12/08/080302126/mengenal-penggunaan-bea-meterai-rp-10000-yang-bakal-berlaku-di-2021?page=all.

https://money.kompas.com/read/2021/01/03/110317726/meterai-rp-10000-berlaku-per-1-januari-pekan-depan-mulai-diedarkan

http://indonesiabaik.id/infografis/daftar-transaksi-dan-dokumen-yang-kena-bea-meterai-10000

https://kabar24.bisnis.com/read/20210121/621/1345887/cek-fakta-cara-menempel-meterai-rp3000-dan-rp6000