Dokumen RP3KP

Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RTRW) akan diatur dalam dokumen RP3KP. Permasalahan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi masalah serius kedepan jika tidak dilakukan penataan dan pembentukan regulasi yang tepat pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

1. Urgensi Dokumen RP3KP

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Di mana jumlah penduduk laki-laki 135,34 juta jiwa, lebih banyak dibanding perempuan yang hanya 134,27 juta jiwa. Sensus penduduk terakhir dilakukan pada 2010, dan sensus berikutnya akan dilakukan pada 2020. Tiga provinsi di Pulau Jawa mendominasi sekitar 46% jumlah populasi di Indonesia. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Barat (49,57 juta jiwa), Jawa Timur (39,96 juta jiwa), dan Jawa Tengah (34,74 juta jiwa). Sementara tiga provinsi dengan populasi paling sedikit adalah Kalimantan Utara (710 ribu jiwa), Papua Barat (990 ribu jiwa), dan Gorontalo (1,19 juta jiwa). Ketiga provinsi tersebut merupakan daerah hasil pemekaran wilayah.

Sementara berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) mencapai 185,22 juta jiwa atau sekitar 68,7% dari total populasi. Sementara kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 66,05 juta jiwa atau 24,5%, dan kelompok usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 18,06 juta jiwa atau 6,7% dari total populasi. Sehingga angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 45%. Artinya, Indonesia masih berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk tidak produktif. Pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya akan berdampak pada kebutuhan pemenuhan rumah di Indonesia. Kebutuhan rumah akan meningkat diiukti oleh kebutuhan tanah juga yang akan semakin meningkat setiap tahunnya. Bonus demografi ini juga akan berdampak pada pertumbuhan perumahan yang sangat besar bagi perencanaan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Jika tidak dilakukan penataan dan pemberian aturan terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman maka akan terjadi pertumbuhan perumahan dan kawasanpermukiman yang tidak tertata, mengindikasikan kumuh, dan tata guna lahan yang tidak tepat akibat persebaran pembangunan yang tidak diatur dan direncanakan.

Dokumen RTRW juga tidak akan bisa membendung laju pertumbuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk itu penting bagi pemerintah untuk membuat dokumen RP3KP dalam rangka menekan laju pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan mengurangi permasalahan perumahan yang saat ini masih menjadi permasalahan yang belum selesai terkait perumahan dan kawasan permukiman seperti:

  • Backlog
  • Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  • Perumahan dan permukiman kumuh
  • Squatter
  • Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)
  • Lahan
  • Pembiayaan

Dengan adanya dokumen RP3KP pemerintah mempunyai roadmap yang jelas dan fokus terhadap penanggulangan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman dan menyelesaikan permsalahan yang sebelumnya yang belum selesai serta menanggulangi dan menekan bertambahnya permasalahan yang baru akibat dari tidak adanya dokumen perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

 2. Kedudukan Dokumen RP3KP

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat serta berpengaruh terhadap perubahan lingkungan ilmiah dan buatan. Perumahan dan kawasan permukiman memiliki porsi yang cukup besar dalam pola ruang yang melingkupi sektor-sektor lainnya. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bersifat multisektor menuntut adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan sektor lainnya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah membutuhkan “skenario umum” untuk mewujudkan sinkronisasi penyelengaraan PKP melalui Rencana pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Sebagai skenario, RP3KP berperan sebagai “alat” yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah, serta mengintegrasikan kegiatan antar pemangku kepentingan maupun antara dunia usaha dan masyarakat di bidang PKP. Sehingga penyusunan dokumen ini mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa:

  1. Kebijakan dan strategi nasional di bidang PKP
  2. Kebijakan strategi bidang PKP pada tingkat provinsi, terutama bagi pemerintahan kabupaten/kota
  3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang untuk PKP dan berbagai tindak lanjutnya.

RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Penyusunannya mengacu pada Program Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman serta berbagai tindak lanjutnya.

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2017

Sebagai dokumen acuan dalam pembangunan daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut belum memuat kebijakan lebih lanjut terkait sektor PKP. Dokumen RP3KP menjawab kebutuhan kebijakan sektor PKP yang mencakup :

  • Bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi PKP ?
  • Pola penanganan PKP apa yang diperlukan dan dimana lokasi penanganan/pembangunan ?
  • Bagaimana mengatur alokasi ruang untuk tiap pola penanganan dan tipologi PKP ?
  • Bagaimana mengatur kualitas perumahan ?

3. Manfaat Dokumen RP3KP

Dokumen RP3KP memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat. Berikut merupakan beberapa manfaat dari RP3KP, yaitu :

  • Pemangku kepentingan (stakeholder) daerah memperoleh gambaran prospek perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya.
  • Terdapat acuan yang jelas bagi upaya dan prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
  • Tersedianya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhan terkini, prioritas, maupun antisipasi perkembangan wilayah secara lintas sektoral maupun lintas wilayah.
  • Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk antisipasi permasalahan.
  • Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar bagi penyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah, baik yang berasal dari pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten.
  • Diperolehnya dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan dan kawasan permukiman yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Secara lingkup, wilayah pengaturan di wilayah cukup berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan RP3KP Provinsi mencakup :

  1. Wilayah permukiman skala kawasan dalam wilayah provinsi
  2. Kawasan strategis provinsi
  3. PKP pada lintas daerah kabupaten/kota
  4. PKP di setiap kabupaten dan kota
  5. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10–15 ha dalam satu hamparan

Sementara itu, RP3KP Kabupaten/Kota mencakup dan mengatur :

1. PKP pada kawasan kabupaten/kota

2. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 ha

4. Perangkat Ukur Kualitas RP3KP

Dokumen RP3KP yang berkualitas artinya RP3KP akan mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan yang sebenarnya. Untuk menghasilkan RP3KP yang berkualitas diperlukan keterlibatan para pihak dalam rangkaian proses penyusunannya. Hal tersebut bertujuan agar isi dokumen RP3KP dapat dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan sehingga penerjemahan rencana ke dalam program dapat dilakukan dengan mudah. Salah satu metode penyusunan RP3KP yang baik adalah melalui proses penyusunan yang partisipatif. Penyusunan RP3KP secara partisipatif adalah proses penyusunan RP3KP dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan dimulai sejak identifikasi dan telaah masalah serta potensi, proses rumusan arah dan kebijakan, proses penetapan target sasaran dan penetapan strategi untuk pencapaian sasaran. Partisipatif dalam penyusunan dokumen RP3KP tergambarkan dalam seluruh proses, sebagai berikut

  1. Penyepakatan penyusunan RP3KP melalui proses pertemuan yang dihadiri oleh pemberi kerja yang relevan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman
  2. Pembagian peran dan tanggung jawab diantara tim dalam proses persiapan penyusunan RP3KP
  3. Kesepakatan diantara anggota tim dalam menetapkan calon tenaga ahli setelah melalui proses evaluasi secara tim tentang kualifikasi dan kelayakan calon penerima pekerjaan sebagai tenaga ahli
  4. Pemangku kebijakan dan pejabat teknis yang terlibat dalam tim penyusunan RP3KP memahami dengan baik konteks, mandat penyusunan RP3KP dan standar dokumen RP3KP serta dukungan yang perlu disediakan
  5. Telaah kritis rencana kerja tenaga ahli khususnya tentang substansi yang akan dikerjakan sesuai kebutuhan dalam penyusunan dokumen RP3KP
  6. Keterlibatan pemangku kebijakan dan pejabat teknis dalam pengembangan substansi RP3KP melalui forum rakor/lokakarya
  7. Review data dan draft dokumen yang telah disiapkan/dihasilkan tim ahli melalui forum pertemuan yang dihadiri tim
  8. Dialog publik untuk menangkap aspirasi dan masukan publik terhadap dokumen RP3KP

Proses penyusunan RP3KP yang partisipatif akan menghasilkan efektivitas pelaksanaan pembangunan bidang perumahan di daerah karena para pemangku kepentingan mempunyai komitmen dan pemahaman yang utuh terhadap perencanaan yang ditetapkan. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh daerah dalam penyusunan RP3KP yang partisipatif adalah Pokja PKP mengawal dan terlibat dalam seluruh tahapan proses penyusunan RP3KP. Tujuan utama dari pengawalan terhadap proses penyusunan RP3KP adalah penjaminan kualitas produk perencanaan. Produk perencanaan yang berkualitas dalam hal ini diindikasikan sebagai berikut

  1. Pengguna produk perencanaan dapat memahami isi dokumen dengan baik
  2. Pengguna produk perencanaan mampu menerjemahkan perencanaan tersebut ke dalam perencanaan yang lebih operasional
  3. Pengguna produk perencanaan merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan
  4. Rencana yang dihasilkan dijadikan rujukan dalam melakukan review capaian kinerja dari program yang telah dijalankan

Untuk menghasilkan dokumen RP3KP yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perlu memperhatikan data-data yang digunakan dalam tahapan analisis. Data-data yang dibutuhkan dalam proses analisis akan memberikan gambaran kondisi, permasalahan, dan kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah. Dalam kegiatan pengumpulan data, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain (1) tingkat akurasi data; (2) sumber penyedia data; (3) kewenangan sumber atau instansi penyedia data; (4) variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada; (5) menggunakan data tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir; dan (6) lingkup wilayah dengan kedalaman kabupaten/kota (pada masalah tertentu hingga kelurahan, seperti pada KSP) untuk penyusunan RP3KP Provinsi. Dengan menggunakan data-data, penyusunan isu strategis permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan isu perumahan dan kawasan permukiman di daerah. Beberapa parameter permasalahan berdasarkan lingkupnya, antara lain:

  1. Provinsi, dengan parameter :
    • Pendanaan dan pembiayaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
    • Lahan
  2. KSP, dengan parameter :
    • Dasar penetapan KSP ditujukan untuk pengembangan, pelestarian, perlindungan, dan/atau koordinasi keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah provinsi
    • Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang mungkin dan/atau telah timbul dari keberadaan kawasan-kawasan yang mempunyai nilai strategis di KSP
  3. Lintas daerah kabupaten/kota, dengan parameter :
    • Tipologi wilayah perbatasan
    • Penyediaan PSU lintas kabupaten/kota atau regional
    • Pola kerja sama
  4. Kabupaten/kota, dengan parameter :
    • Backlog
    • Lahan
    • Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
  5. Kumuh, dengan parameter :
    • Konstelasi permukiman kumuh terhadap ruang kota/perkotaan
    • Potensi dan permasalahan (karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan

Untuk menjawab dan mengatasi isu dan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, penyusunan konsep RP3KP yang tepat sasaran sangat diperlukan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rumusan konsep RP3KP, antara lain :

  1. Persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis
  2. Tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan
  3. Skala/batasan jumlah unit pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut :
    • Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah
    • Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah
    • Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah
    • Kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah
  4. Daya dukung dan daya tampung perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan
  5. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung
  6. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan
  7. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan
  8. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan
  9. Keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsi lain
  10. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup
  11. Akomodasi berbagai kegiatan lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, untuk memberikan kearifan lokal yang dapat mengangkat citra sosial-budaya daerah
  12. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang
  13. Lembaga yang mengoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman

5. Metode Penyusunan RP3KP

Rangkaian proses penyusunan RP3KP terdiri dari 4 komponen utama, dimana setiap komponen memiliki rangkaian proses yang berbeda.

sumber : perkim.id

6. Produk Keluaran RP3KP

Produk yang dihasilkan dalam penyusunan RP3KP meliputi Buku Profil PKP, Buku Analisa, Buku Rencana dan Album Peta, Naskah Akademik, dan Raperda.

sumber : perkim.id; materi penyelenggaraan penyediaan perumahan Kementerian PUPR bidang Sumber Daya Manusia

_Perkim_