PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN TERDAMPAK JJLS SEGMEN GARONGAN - CONGOT, KABUPATEN KULON PROGO

Jalur JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DIY yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan mobilitas dan pertumbuhan perekonomian di area pesisir selatan DIY. Sebagai informasi awal, jalur JJLS yang masuk wilayah DIY sepanjang 116 km. Pada Tahun 2020, progress pelaksanaan proyek JJLS lanjutan, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, akan berfokus pada ruas jalan Ngremang-Congot segmen Garongan Congot. Tahun ini, terget yang dilakukan Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten adalah sosialisasi, pengukuran lahan dan bangunan, serta input berkas lahan yang terdampak. Jalur JJLS ini merupakan pekerjaan pelebaran jalan eksisting yang sudah ada sebelumnya, yang bernama Jalan Daendels.

 

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo, mendapatkan tugas untuk melakukan pendataan bangunan gedung, diatas tanah dan didalam tanah, bekerjasama dengan Kantah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaannya. Landasan Hukum yang pertama dalam proses kegiatan ini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY No: 1015/SK-34.AT.02/VII/2020, Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang-Congot Segmen Garongan-Congot di Kabupaten Kulon Progo. Landasan hukum kedua untuk pelaksanaan tugas adalah Keputusan Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah No: 18/ KPTS-PPT/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang-Congot Segmen Garongan-Congot, Kalurahan Pleret, Kalurahan Garongan Kapanewon Panjatan, Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates, dan Kelurahan Glagah, Kalurahan Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.

 

Sebelum melaksanakan tugas dan terjun ke lapangan, Anggota Satgas A dan Satgas B terlebih dahulu diundang untuk mengikuti pembekalan pada hari Kamis, 6 Agustus 2020, Pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Aula Kanwil BPN DIY dengan agenda Rapat Pembekalan Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas A/B dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan JJLS Segmen Garongan-Congot, di Kabupaten Kulon Progo. Dalam pembekalan, disampaikan bahwa waktu pelaksanaan Satgas A dan B adalah 30 hari kerja, sehingga pada tanggal 10 Agustus 2020, Tim dari DPUPKP dan Kantah Kulon Progo telah mulai melakukan penjajagan lapangan dengan melakukan komunikasi ke Balai Desa Pleret, Garongan dan Palihan. Pada hari Rabu, 12 Agustus 2020, Tim DPUPKP dan Tim Satgas B telah mulai melakukan pendataan tanah dan bangunan.

 

Merujuk pada landasan hukum kedua, Tim dari DPUPKP ditempatkan dalam satuan Satgas B yang melaksanakan ketugasan Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Perkaban No. 5/2012 yaitu mengumpulkan data antara lain:

  1. Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak
  2. NIK dan identitas diri lainnya dari pihak yang berhak
  3. Bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda yang berkaitan dengan tanah
  4. Letak tanah, luas tanah dan NIB
  5. Status tanah dan dokumennya
  6. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah
  7. Penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, dan atau benda lain yang berhubungan dengan tanah
  8. Pembebanan hak atas tanah
  9. Ruang atas dan ruang bawah tanah
  10. Membuat laporan dan daftar nominatif
  11. Menyerahkan daftar nominatif beserta dokumennya kepada Ketua Pelaksanaan dengan Berita Acara. Apabila dokumen yang diserahkan ternyata belum/ kurang lengkap dan atau ada kekeliruan, maka menjadi tanggung jawab Satgas B untuk menyempurnakan/ melengkapi dengan koordinasi dengan pihak berhak dan pemerintah/ instansi terkait.
  12. Mendampingi pelaksanaan pengadaan tanah pada waktu kegiatan musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi serta pembayaran ganti kerugian.

 

Dalam melaksanakan ketugasan, Tim Pendata Bangunan dari DPUPKP mengemban tugas nomor 9,10, dan 11. Pelaksanaan pengukuran dan survay lapangan Satgas B-2 dilakukan bersama-sama mulai dari dusun Pleret, dilanjutkan Garongan dan Palihan. Untuk Satgas B-1 dimulai dari Karangwuni dilanjutkan ke Glagah. Terdapat 2 sisi pendataan, yaitu sebelah utara dan selatan jalan. Selama melakukan pendataan bangunan, tidak terdapat halangan yang berarti, karena semua Tim Satgas B sangat solid serta didukung aparatur desa yang sangat mendukung, serta kemudahan akses komunikasi ke masyarakat, khususnya pihak yang berhak/ terdampak.

 

Laporan akhir Satgas B, terutama laporan bangunan yang terdampak, mengikuti sebuah form pengisian daftar nominatif per bidang yang terdampak bangunan, dengan isian sebagai berikut:

  1. Nomor Bidang, sesuai data nomor bidang dari Satgas A
  2. Desa/ letak, sesuai data dari Satgas A
  3. Pemilik, sesuai data dari Satgas A
  4. Fungsi bangunan, meliputi pilihan Rumah Tinggal, warung/ toko, kandang, tempat usaha, kolam, pondasi, jalan, rabat dan lainnya
  5. Luas bangunan yang terdampak, dalam m2 atau m1 (untuk pondasi)
  6. Material dinding, meliputi pasangan bata merah, batako, kayu atau material lain.
  7. Material lantai, meliputi rabat, plesteran, keramik, granit, tegel, paving, dan lainnya
  8. Struktur bangunan, meliputi permanen, semi permanen dan non permanen
  9. Material kusen dan daun Pintu dan jendela, meliputi kayu, almunium atau yang lainnya, beserta keterangan finishingnya.
  10. Material Rangka Atap, meliputi rangka kayu, hollow, baja ringan, bambu atau lainnya.
  11. Material Plafond, meliputi GRC, Gypsum, PVC, Kayu atau lainnya.
  12. Material penutup Atap, meliputi genteng (beserta jenisnya), asbes, galvalum, seng atau policarbonat.
  13. Bangunan KM/WC, disebutkan ada atau tidak beserta jumlahnya.
  14. Sumur air bersih, disebutkan jenis sumur gali atau sumur pantek/ bor.
  15. Septic Tank / resapan, disebutkan ada atau tidak beserta jumlahnya.
  16. Bangunan lain, misalnya pipa air, drainase, taman, dan bangunan lain yang dapat diukur.
  17. Sketsa Pendataan, berupa scan hasil sketsa lapangan atau hasil penggambaran ulang dengan software untuk mendapatkan ukuran yang akurat termasuk mengetahui batas bangunan yang akan dipotong/ dieksekusi. Dalam mendukung akurasi sketsa pendataan, Tim Pendataan Bangunan melakukan foto dokumentasi per kavling tanah serta melengkapi form pendataan dengan tanda tangan pemilik rumah/ lahan beserta nomor telepon yang bisa dihubungi.
  18. Keterangan lain (jika diperlukan).

 

(YAWW_CK_2020)