STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TA 2020

STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TA 2020

Wates (21/09),  Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas mengacu Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan yang disusun  dan disajikan dengan basis akrual diharapkan  akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan  Pemerintah Daerah. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk Koordinasi Persiapan penyusunan laporan keuangan SKPD TA 2020 ,  Subbagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadaan pertemuan/rapat koordinasi persiapan percepatan penyusunan laporan keuangan   di Aula  Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Senin 21/09/2020 )

Pokok pokok tema yang dibahas dalam pertemuan ini sebagai berikut :

  1. Arahan dari Pemda KP bahwa tanggal 15 januari 2021 LKPD 2020 sudah siap diserahkan ke BPK.
  2. Mengingat tanggal 21 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021 libur.
  3. Strateginya Cut Off Penyusunan LKPD pada tanggal 30 Nopember 2020.
  4. Pekerjaan yg belum selesai diselesaikan dalam bulan Desember dengan mengajukan ijin untuk diselesaikan dan ditambahkan di bulan Desember.
  5. pada bulan Desember dilakukan review oleh inspektorat daerah, meliputi: cash opname, stock opname, dan laporan keuangan, serta laporan aset (dengan cut off tanggal 30 Nopember 2020).

Adapun strategi percepatan penyusunan LKPD dalam pertemuan ini adalah :

  1. SPJ GU 13, beserta RO nya Hari Senin ( 21-9-2020 ) Sudah diterima di Sub Bag Keuangan, untuk selanjutnya mempersiapkan dan menghitung sisa anggaran yang masih bisa untuk dimintakan SPJ GU nya, sehubungan dengan adanya Edaran dari Irda tentang TIMELINE PERCEPATAN LKPD TA 2020
  2. Penyampaian SPM GU dan TU Terakhir Tgl 30 Nop 2020, sudah sampai di BUD, yang berarti 1 minggu sebelumnya sudah sampai di Sub Bag Keuangan DPUP-KP
  3. Penyampaian GU Nihil (setor Sisa UP) Terakhir Tgl 15 Desember 2020, sudah sampai di BUD , yang berarti 1 minggu sebelumnya sudah sampai di Sub Bag Keuangan DPUP-KP
  4. Penyampaian SPM LS Terakhir Terakhir Tgl 21 Desember 2020, sudah sampe di BUD , maka 2 minggu sebelumnya dimohon sudah dikondisikan para rekanan/konsultan/kontraktor untuk kelengkapan tagihan SPP LS tsb dan tanggal 14 Desember 2020 tagihan dan kelengkapan harus sudah sampai di Sub Bag Keuangan DPUP-KP
  5. Para PPK, PPTK dan Tim Penerima/Pemeriksa Pekerjaan untuk selalu standby
  6. Bendahara pembantu bidang/upt agar menghitung sisa anggaran setelah GU 13 (september) ditutup
  7. Bendahara pembantu bidang/upt menghitung anggaran yang dapat di spjkan maupun anggaran yang akan kembali ke kasda
  8. Pengurus barang & pembantu pengurus barang menyiapkan data aset & data barang persediaan.
  9. BI akan menutup kliring tanggal 21 Desember 2020.
  10. Keuangan (SP2D) terakhir tanggal 21 Desember 2020
  11. Pemda sudah memberi batasan SPP/SPM masuk ke BKAD terakhir tanggal 18 Desember 2020.
  12. Kadinas sudah memberi arah kepada semua PPK, kontrak-kontrak batas akhirnya tanggal 11 Desember 2020 ( 11 Desember sudah PHO).

Peserta yang hadir adalah Pejabat Struktural, Petugas Akuntansi, Pengelola keuangan dan pengelola barang/aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman termasuk UPT yaitu PALP dan UPT Laboratorium. Dengan pertemuan ini diharapkan nantinya permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat segera  dicari penyebabnya/penyelesaianya serta yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kepatuhan penyusunan laporan keuangan sehingga Laporan Keuangan SKPD yang dihasilkan akurat dan tepat waktu.

 Rakor berjalan lancar dan sesuai tepat waktu dengan menerapkan protokol kesehatan

(pe)