Sosialisasi Permen PUPR Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020

Kamis, 30 Juli 2020, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Sosialisasi Aplikasi Jakonku dan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Ruang Rapat Adhikarto Pemda Kabupaten Kulon Progo. Acara sosialisasi tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Adhikarto Pemda Kabupaten Kulon Progo  dan dimulai pada pukul 09.30 WIB.

Sambutan sekaligus pembukaan sosialisasi dibuka oleh Bapak Ir. Gusdi Hartono, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kemudian dilanjutkan sambutan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Bapak Zahram Asurawan, ST., M.T. dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah  Bapak Danang Adrianto, SE.

Selanjutnya untuk acara Sosialisasi Aplikasi Jakonku dikawal oleh Bapak Amri Rosadhi Rozian , ST selaku Kepala Seksi Jasa Konstruksi, Bidang Cipta Karya, DPUPKP Kab. Kulon Progo. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa upaya pengendalian paket pekerjaan di DPUPKP-KP, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan yang baik untuk memastikan sebuah kegiatan tepat waktu dan tepat kualitas. Sistem monitoring ini  memerlukan dukungan sistem yang dapat menyajikan informasi secara akurat dan tepat (real time). Sistem monitoring  ini akan bersifat obyektif apabila data yang diperlukan tersedia dan bersifat komprehensif.  Adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu sebuah proses monitoring kegiatan konstruksi. Dalam  proses  kegiatan  di atas  diperlukan  suatu  aplikasi  data  yang  cepat,  akurat, interaktif, dan informatif.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya pengembangan Aplikasi berbasis WEB yaitu Jakonku yang fleksibel untuk mengelola data konstruksi dari proses pengadaan dan pelaksanaan untuk keperluan monitoring dan evaluasi paket pekerjaan khususnya di  DPUPKP-KP.

Untuk Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang dibawakan oleh Ibu Gloria. Pada pemaparan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial. Cakupan Program bagi penerima upah antara alin KKK( Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM( Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), JP ( Jaminan Pensiun). Diharapkan para penyedia jasa konstruksi di Kab. KP baik berupa PT maupun CV dapat secara tertib dan tepat waktu untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan apabila mendapatkan paket pekerjaan untuk melindungi tenagakerjanya.

Tidak lupa pula Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang dilaksanakan oleh Bpak Bpk Antonius Sudarto Pudjowasito, SH., MH., selaku pakar,praktisi/ahli pengadaan Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/ Seleksi di lingkungan kementerian/ Lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sosialisasi kemudian dilanjutkan diskusi dengan para penyedia jasa konstruksi mengenai permasalaha-permasalahan yang ditemui terutama pada tahapan pengadaan.

(Hana-CK)