PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN KULON PROGO

Kulon Progo adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Kabupaten kulon Progo memiliki luas wilayah 58.627 ha. Hamparan wilayah Kabupaten Kulon Progo mencakup dataran rendah, dataran tinggi serta daerah perbukitan. Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kapanewon, yang dibagi lagi atas 88 kalurahan dan kelurahan, serta 930 Pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Bagian barat laut wilayah kabupaten ini berupa pegunungan (Bukit Menoreh), dengan puncaknya puncak Suroloyo (1019 m), di perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga ke pantai. Pantai yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah Pantai Congot, pantai Glagah (10 km arah barat daya kota Wates atau 35 km dari pusat Kota Yogyakarta) dan Pantai Trisik. Dengan kondisi topografi di Kabupaten Kulon Progo ini yang sangat beragam, maka terdapat banyak sekali dibangun daerah-daerah irigasi kecil hingga besar untuk mendukung pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 1. Peta Kulon Progo

 

Undang-undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan menyebutkan bahwa air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, hak menguasai negara ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atu sumber-sumber air untuk kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat tani dalam pemanfaatan air irigasi. Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan ekploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan bangunan-bangunan pengairan tersebut dengan ketentuan :

  1. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada suatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Wewenang tersebut dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 Lampiran C :

  1. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder dengan luas kurang dari 1000 ha dan berada dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
  2. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder dengan luas 1000 s.d 3000 ha atau daerah irigasi lintas kabupaten / kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
  3. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer sekunder dengan luas lebih dari 3000 ha, atau DI lintas provinsi, strategis nasional, dan lintas negara menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Dengan demikian untuk pengelolaan pada tingkat persawahan dalam petal tersier dan kuarter melalui jaringan irigasi tersier dan kuarter sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat tani. Namun demikian Pemerintah tetap dapat membantu petani dalam fasilitas pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan sasaran ketahanan pangan dan skala prioritas.

Gambar 2. Peta Daerah Irigasi Kulon Progo

Untuk menserasikan beberapa pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan air, maka diperlukan suatu tata kelola sumber daya air atau irigasi yang saling bersinergis. Kelembagaan pengelola irigasi di Kabupaten Kulon Progo antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Pemerintah Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak).

Daerah irigasi Kalibawang di Kulon Progo pembangunan dan rehabilitasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (BBWS SO) dan untuk Operasi dan Pemeliharaan adalah Tugas Pembantuan ke Pemda DIY KSO Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (DPUPKP Kabupaten Kulon Progo). D.I Kalibawang memiliki luas 7.152 Ha dengan sumber air Free Intake dari Sungai Progo yang terletak di Kalibawang dan debit yang dialirkan 7 M3 / detik. Untuk memenuhi kekurangan air di hilir D.I Kalibawang juga ada yang mensuplesi yaitu daru Waduk Sermo sebesar 2 m2/ detik.

Gambar 3. Bangunan D.I Kalibawang

Gambar 4. Waduk Sermo

 

      2. Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY).

Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY di Kulon Progo adalah D.I Sapon dengan luas 2.094 Ha. Sumber air dari D.I sapon juga dari Sungai Progo dengan Intake Bendung yang terletak di Dukuh Sapon, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah.

Gambar 5. Bangunan Daerah Irigasi Sapon

 

      3. Pemerintah Kabupaten (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo).

Daerah Irigasi kecil yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (DPUPKP Kulon Progo) seluas 1.533 Ha dengan sumber air dari Sungai Tinalah, Sungai Kamal, Sungai Plelen, Sungai Kanjangan, Sungai Papah, Sungai Serang dll. D.I Kecil ini terbagi menjadi 3 Kejuron yaitu : Kejuron Tulangan, Kejuron Kayangan dan Kejuron Plelen.

Gambar 6. Bendung Daerah Irigasi Kecil di Kulon Progo

 

      4. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) / Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).

Untuk mencapai kinerja pengelolaan irigasi yang baik maka diperlukan sinkronisasi dari lembaga yang terkait. Mengingat bahwa sumberdaya air makin terbatas dan kebutuhan pangan makin meningkat maka diperlukan pengelolaan irigasi yang baik. Pengelolaan Irigasi dilaksanakan secara Partisipatip, dengan melibatkan Petani/P3A/GP3A dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan & Monevnya.

(Andri_SDA)