PERSYARATAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK USAHA PERHOTELAN

Kabupaten Kulon Progo dalam beberapa waktu ke depan akan semakin ramai dengan usaha bisnis pariwisata terkait dengan keberadaan proyek strategis pemerintah, antara lain program JJLS, Bedah Menoreh dan keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta yang sudah beroperasi. Kabupaten Kulon Progo secara perlahan tapi pasti akan tumbuh dalam rangkaian yang saling mendukung antara pembangunan-bisnis-ekonomi-sosial kemasyarakatan.

Salah satu sektor penting yang akan dieksplore lebih dalam di Kabupaten Kulon Progo saat ini adalah sektor pariwisata. Program perkembangan sektor pariwisata tentunya akan membawa dampak fisik yang jelas salah satunya adalah perkembangan hotel-hotel yang akan tersebar di beberapa titik strategis di Kulon Progo. Level hotel pasti akan bervariasi tergantung derajat potensial kawasan pariwisata tersebut. Selain pada objek pariwisata, pembangunan hotel juga akan diperkirakan semakin menjamur di koridor jalur bandara Internasional.

Pembangunan fisik hotel maupun penginapan tentunya harus mendapat persetujuan Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah setempat, hal ini dikarenakan hotel memiliki spesifikasi teknis yang lebih kompleks serta terdapat konsekuensi pengelolaan dan dampak lingkungannya. Pengendalian dan pemantauan pendirian hotel dalam tahap perijinan dilakukan oleh dinas teknis, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo.

Dalam artikel ini akan dijabarkan secara ringkas persyaratan teknis yang diperlukan dalam perijinan hotel maupun penginapan yang terintegrasi di aplikasi simbg.pu.go.id. Persyaratan tersebut adalah:

  1. Advice Planning atau KRK

KRK adalah kepanjangan dari Surat Keterangan Rencana Kota. Surat ini berisi informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, dan beberapa syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu. Dokumen ini merupakan persyaratan IMB atau Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, dengan Advice Planning/ KRK, pemohon dapat mengetahui letak bangunan apakah telah sesuai dengan perencanaan kota atau belum. Surat ini dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten.

  1. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
    Gambar peta lokasi secara sederhana
    b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana
    c. Luas Tanah
    d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana
    e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)

 

  1. Gambar situasi dan rencana tapak

 

  1. Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik

 

  1. Gambar Potongan

 

  1. Gambar Tampak

 

  1. Gambar detail aristektur

 

  1. Spesifikasi umum dan khusus arsitektur

 

  1. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya

 

  1. Gambar rencana kolom termasuk detailnya

 

  1. Gambar rencana balok termasuk detailnya

 

  1. Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya

 

  1. Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya

 

  1. Gambar rencana tangga termasuk detailnya

 

  1. Perhitungan struktur

 

  1. Hasil penyelidikan tanah

 

  1. Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)

 

  1. Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)

 

  1. Gambar sistem sanitasi sistem air bersih

 

  1. Gambar sistem sanitasi sistem air kotor

 

  1. Gambar sistem sanitasi limbah cair

 

  1. Gambar sistem sanitasi limbah padat

 

  1. Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)

 

  1. Gambar sistem drainase dalam tapak

 

  1. Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak

 

  1. Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan ringkat resiko kebakaran

 

  1. Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan

 

  1. Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal

 

  1. Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal

 

  1. Gambar sistem penangkal/proteksi petir

 

  1. Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung

 

  1. Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat,beban kelola air hujan

 

  1. Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)

 

  1. Gambar sistem sanitasi persampahan

 

  1. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL, AMDALALIN) Jika diminta

 

  1. Surat Persetujuan dari Otoritas yang Berwenang (KKOP, KSOP, dll)

 

  1. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)

 

  1. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

 

  1. Rekomendasi peil banjir

 

  1. Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama untuk bangunan fungsi keagamaan.

 

 

Selain persyaratan teknis diatas, pemohon juga wajib melengkapi dokumen administrasi yang akan diverifikasi oleh dinas DPMPT kabupaten, antara lain:

  1. Data sertifikat tanah
  2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)
  3. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung
  4. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
  5. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan
  6. Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)
  7. Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian
  8. Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah
  9. Fatwa waris/akta waris dari notaris
  10. Pernyataan untuk :
    Mematuhi ketentuan dalam KRK
    b. Menggunakan pelaksana konstruksi
    c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat

 

Setelah semua dokumen terpenuhi, Dinas Teknis akan menunjuk tim TABG untuk melakukan survay, rapat dan persidangan untuk menentukan kelayakan perijinan dan mengeluarkan rekomendasi penerbitan IMB yang dilampirkan dengan detail retribusi.

 

(YAWW_CK_DPUPKP_KP_072020)