SISTEM JARINGAN JALAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa Sistem Jaringan Jalan merupakan Satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem Jaringan Jalan disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam Kawasan perkotaan, dan Kawasan perdesaan.

Sistem jaringan jalan primer merupakan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan. Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal.

Contoh jalan di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan jaringan jalan primer adalah:

  • Ruas jalan Karangnongko (batas Provinsi Jawa Tengah)-Toyan, ruas jalan Toyan-Batas Kota Wates, jalan Chudori, Jalan Batas Kota Wates-Milir, Jalan Milir-Sentolo, Jalan Sentolo-Batas Kabupaten Sleman mempunyai status Jalan Nasional dengan fungsi Jalan Arteri Primer.
  • Ruas jalan Milir-Dayakan, jalan Dayakan-Pengasih, jalan Sentolo-Pengasih, jalan Pengasih-Sermo, jalan Sermo-Klepu, Jalan Sentolo-Nanggulan mempunyai status Jalan Provinsi dengan fungsi Jalan Kolektor Primer
  • Ruas jalan Kenteng-Cangakan, jalan Cangakan-Ngremang, jalan Kepek-Kalimanggis, jalan Sudu-Giripurwo, jalan Dengok-Janti mempunyai status jalan Kabupaten dengan fungsi Jalan Lokal Primer.

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan. Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

Contoh di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan jaringan jalan sekunder belum ada karena penyebutan jalan kabupaten masih sebagai jalan lokal primer. Kedepannya perlu dilakukan penyesuaian jaringan jalan yang ada di perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

  • Sesuai dengan kaidah perencanaan tata ruang perkotaan
  • Sesuai dengan fungsi jalan di perkotaan
  • Penyesuaian ketentuan sempadan jalan dan bangunan di perkotaan (kepadatan bangunan yang tinggi dan kecepatan lalu lintas yang rendah) sehingga sempadan jalan dapat lebih kecil, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan dimungkinkan ruang pengawasan jalan dapat lebih kecil, yaitu Pasal 44 ayat (4) menyebutkan Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  1. Jalan arteri primer 15 (lima belas ) meter
  2. Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter
  3. Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter
  4. Jalan lingkungan primer 5 (lima) meter
  5. Jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter
  6. Jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter
  7. Jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter
  8. Jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter
  9. Jembatan 100 (serratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Akan tetapi yang harus diingat untuk pemberlakuan ketentuan tersebut harus ada peraturan sebagai dasar pelaksanaannya.

Oleh: Bidang Bina Marga