Pentingnya Mematuhi Aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dalam Mendirikan Bangunan

1. Pengertian KKOP

Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, Bandar Udara dilengkapi dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). KKOP relatif sangat luas, mulai dari pinggir landas pacu sampai radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relatif terhadap Titik Reference Bandar Udara. Bangunan dan benda tumbuh di dalam KKOP harus diatur dan dikendalikan, tidak melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Indonesian adalah salah satu anggota International Civil Aviation Organization (ICAO), yaitu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang kegiatannya menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional, melakukan distribusi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapannya. Kepentingan dan tujuan utama ICAO adalah Keamanan & Keselamatan, Efisiensi dan Keteraturan (Security & Safety, Efficiency, Regularity) penerbangan sipil di seluruh dunia.

Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh ICAO dituangkan dalam bentuk Annexes, salah satu di antaranya adalah Annex XIV tentang Aerodrome. Dalam Vol.I, Chapter 4 Annex XIV tersebut adalah tentang “OBSTACLE RESTRICTION AND REMOVAL“ atau Pembatasan dan Pemindahan Obstacle, dimana di dalamnya mengatur tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) mensyaratkan bahwa Kawasan Udara di sekitar Bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan mengganggu pergerakan pesawat udara dengan menetapkan batasan ketinggian tertentu terhadap obyek-obyek di sekitar Bandar Udara. Pada KKOP tidak dibenarkan adanya bangunan atau benda tumbuh, baik yang tetap (fixed), maupun dapat berpindah (mobile), yang lebih tinggi dari batas  ketinggian yang ditentukan.  Sebagai anggota ICAO Indonesia telah  meratifikasi dan mengakomodasikan ketentuan- ketentuan ICAO tersebut di atas kedalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan(KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan  operasi penerbangan dalam rangka menjamin  keselamatan penerbangan.

Pasal 210 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2009 tersebut mengatur : ”Dilarang berada di bandar udara, mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan-kegiatan lain di dalam maupun di sekitar bandara yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan”. Selanjutnya terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, menetapkan:

(1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan Bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.

(2) Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.

2. Pembagian Kawasan KKOP

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan  (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tersebut terdiri atas :

  1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas (approach and take-off area) adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
  2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan adalah : sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
  3. kawasan di bawah permukaan transisi, adalah bidang dengan kemiringan  tertentu sejajar dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lusrus, dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.
  4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, adalah bidang datar di atas  dan di sekitar Bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan  ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.
  5. kawasan di bawah permukaan krucut, adalah bidang dari suatu krucut  yang bagian bawahnyadibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian  tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.
  6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, adalah bidang datar di sekitar  bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu  untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, antara lain, pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
  7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan, adalah  kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam dan/atau di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjaminkinerja/efisiensi alat bantu navigasi  penerbangan dan keselamatan penerbangan.

3. Batas Ketinggian Bangunan dalam KKOP

Adapun batas-batas ketinggian yang dizinkan di dalam Kawasan Keselamatan  Operasi Penerbangan (KKOP) adalah sebagai berikut :

  • . Pada  kawasan ancangan pendaratan dan tinggal landas  : batas-batas  ini  ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (superimpose) permukaan  pendekatan dan lepas  landas, permukaan horizontal  dalam, permukaan kerucut  dan permukaan horizontal  luar  pada  kawasan  keselamatan operasi penerbangan.
  • . Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan  oleh kemiringan 2 % atau 2,5 %, atau 3.33 % atau 4  %  atau  5  %  ( sesuai  kalsifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung  permukaan  utama  pada ketinggian masing-masing ambang landas  pacu sampai dengan  ketinggian  (45+H)  meter  diatas elevasi  ambang  landas  pacu  terendah sepanjang  jarak  mendatar  3.000  meter dari permukaan utama melalui  perpanjangan garis tengah landas pacu.
  • .  Pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas  ini ditentukan (45+H)  meter  diatas  elevasi  ambang  landas pacu terendah.
  • Pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas  ini  ditentukan (150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah.
  • Pada kawasan di bawah permukaan krucut : batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5 %  arah  keatas  dan  keluar,  dimulai  dari  tepi luar  kawasan  di  bawah  permukaan horizontal-dalam  pada ketinggian  (45+H) meter  diatas  elevasi  ambang landas pacu terendah  sampai  ketinggian  (80+H)  atau (100+H)  atau  105+H) atau (120+H) atau (145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu).
  • Pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas  ini ditentukan oleh kemiringan  14,3  % atau  20  %  (sesuai  klasifikasi  landas  pacu) arah  keatas  dan  keluar, dimulai  dari  sisi panjang  dan  pada  ketinggian yang  sama seperti  permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas  elevasi  ambang  landas pacu terendah.

Penggunaan tanah, perairan atau udara di KKOP diatur bahwa : Menggunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan harus memenuhi  persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

  1. Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  2. Tidak menyulitkan penerbang membedakanlampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  3. Tidak menyebabkan kesilauan pada matapenerbang yang mempergunakan bandar udara;
  4. Tidak melemahkan njarak pandang sekitarbandar udara;
  5. Tidak menyebabkan timbulnya bahayaburung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

 

Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami seperti : gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau obstacle saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu. Pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

 

4. Dasar Hukum dan Penerapan KKOP di Kabupaten Kulon Progo

Pemerintahan Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Otonomi Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 angka 6 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah mengatur, menertibkan dan mengendalikan bangunan-bangunan yang tumbuh di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), yang dapat mengganggu keamanan serta keselamatan operasi penerbangan.

Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Kawasan Bandara baru, yaitu Kawasan Bandara Yogyakarta International Airport, memiliki peraturan dalam penerapan KKOP yang dikoordinir langsung oleh kementrian perhubungan, dibawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah III, dengan kantor dinas yang beralamat di Surabaya. Dalam aturan KKOP yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah III, terdapat beberapa dasar hukum yang dipakai dalam penerapan KKOP di Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

  • Undang- undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  :  90 Tahun 2018 tentang  Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang  Udara;
  • Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :  23 Tahun 2005 tentang  Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, SNI 03-70S1-2004 mengenai  Pemberian Tanda dan Pemasangan Lampu Halangan di sekitar  Bandar Udara sebagai standar wajib;
  • Keputusan Menteri PerhubunganNomor  1994 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  • SuratKepurusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/113/Vli2002 tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan;
  • Ketentuan-ketentuanyang dikeluarkan olen International Civil Aviation   Organization (ICAO) seperti  :

1)  Annex 14: Aerodrome

2) Airport Services Manual Pari Control of Obstacle,  Doc 9137 -AN/898 Part 6

 

Aplikasi KKOP di Kabupaten Kulon Progo dapat diambil dari salah satu referensi pengajuan IMB yang sedang dilakukan oleh PT Lentera Prosper Indo pada bulan Juni 2020, dengan lokasi bangunan di Jalan Purworejo-Yogyakarta, tepatnya di Dusun Seling, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dengan spesifikasi bangunan Hotel berbintang. Pengukuran lokasi dan verifikasi berkas telah dilakukan dan selesai pada bulan Juni 2019, yang memiliki kesimpulan aplikasi KKOP sebagai berikut:

  • Berdasarkan analisis terhadap kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), dan alat bantu navigasi dan komunikasi penerbangan, rencana pembangunan gedung bertingkat PT. Lentera Prosper Indo di Jalan Purworejo- Yogyakarta Dusun Seling Desa Temon  Kulon Kecamatan Temon Kabupaten  Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai  berikut: Rencana pembangunan gedung bertingkat di lokasi tersebut dapat diperkenankan dengan ketinggian +47 meter AGL atau ''+44,28 meter AES atau +51,68 meter M
  • Dalam pembangunan danpengoperasian gedung bertingkat  Lentera Prosper Indo di Jl. Purworejo-Yogyakarta Dusun Seling Desa Temon Kulon Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus memenuhi persyaratan:
  1. Tidakdiperkenankan memasang peralatan yang dapat menganggu I mempengaruhi operasi alat bantu navigasi dan komunikasi penerbangan di Bandar Udara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo.
  2. Atapbangunan tidak diperkenankan menggunakan material yang dapat memantulkan  
  3. Tidak memasangIampu yang dapat menyilaukan pandangan pilot dan menyulitkan penerbang membedakan dengan lampu-lampu rambu 

5. Kesimpulan

Penerapan KKOP di Kabupaten Kulon Progo pada bangunan tinggi yang akan dibangun di kawasan penerbangan Bandara sangatlah penting untuk menunjang keselamatan penerbangan dan kesesuaian tata ruang. Dalam proses IMB bangunan tinggi, wajib menyertakan dokumen KKOP sebagai syarat mutlak dalam proses perijinan dan operasional bangunan tinggi. (dikutip dan diedit dari berbagai sumber_YAWW-CK-DPUPKP-KP)