DPUPKP Kabupaten Kulon Progo Realokasi Program/kegiatan TA 2020

DPUPKP Kabupaten Kulon Progo Realokasi Program/kegiatan TA 2020

 

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo melakukan realokasi program/kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2020 dan refocusing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal tersebut terungkap ketika DPUPKP Kabupaten Kulon Progo mengadakan rapat koordinasi internal dinas dalam mensikapi Surat Bupati Kulon Progo nomor 900/0241 tentang Penghentian proses pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 35/PMK.07/2020  tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Untuk memastikan seberapa besar anggaran yang akan dilakukan realokasi, Kepala DPUPKP Kabupaten Kulon Progo memerintahkan semua kepala bidang dan kepala seksi untuk mencermati DPA-nya masing-masing dan menyiapkan usulan perubahan DPA. Sebelum selesai melakukan pencermatan dan perhitungan anggaran yang akan dilakukan realokasi terbit Surat Gubernur DIY nomor 918/6748 tentang Penyesuaian kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, yang salah satu pointnya adalah penghentian proses pengadaan barang/jasa, yang mana ada salah satu kegiatan di DPUPKP yang bersumber dari dana keisitimewaan juga harus dilakukan realokasi. Dari perhitungan sementara dari anggaran sebesar Rp 181,7 milyar mengalami realokasi anggaran sebesar Rp 115 milyar, sehingga anggaran (total DPA) DPUPKP Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2020 menjadi Rp 66,7 milyar atau turun sebesar 63,3% sehingga menjadi 36,7% dari anggaran semula.

Realokasi anggaran tersebut bersumber dari penghematan alokasi anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar 25% dan sisa anggaran yang belum terserap atau belum ada ikatan kontrak dengan pihak ketiga atau masyarakat/kelompok masyarakat. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang sedang dalam proses pengadaan barang/jasa (pelelangan) semuanya dihentikan dan dilakukan realokasi anggaran.

Kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi atau dalam proses penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga dan masyarakat/kelompok masyarakat, antara lain: sebagian kegiatan pembangunan jalan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), kegiatan pemeliharaan rutin jalan kabupaten, sebagian kegiatan penyediaan sarana sanitasi dasar yang didanai dari DAK, kegiatan penyediaan sarana air bersih yang didanai DAK, kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni  (RTLH) yang didanai dari DAK, sebagian kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sebagian kegiatan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif, kegiatan kebersihan kota dan pengelolaan persampahan, pemeliharaan taman, dan kegiatan-kegiatan rutin operasional perkantoran. (Lg)