COVID-19 DAN PENCEGAHANNYA PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KULON PROGO

KULON PROGO - Novel coronavirus (COVID-19) yang sedang mewabah di seluruh penjuru dunia tak terkecuali di Indonesia berdampak buruk pada sector kehidupan seperti ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya. Tak luput dari dampak COVID-19, sector pembangunan infrastruktur juga terkena imbas dari penyebaran wabah COVID-19 yang begitu masif. Untuk menanggulangi hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Protokol Pencegahan COVID-19 di Proyek Konstruksi.

Protokol Pencegahan COVID-19 di Proyek Konstruksi merupakan suatu panduan umum bagi Pemilik / Pengguna / Penyelenggara Bersama Konsultan, Kontraktor, Sub kontraktor, Vendo r/ Supplier dan Fabrikator, Mandor serta Pekerja dalam mencegah wabah COVID-19 di Proyek Konstruksi. Secara ringkas, isi protocol ini mencakup pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan COVID-19, penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan, dan tata cara pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan.Selaras dengan langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo telah membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pencegahan Covid-19 Pada Proyek Konstruksi.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dapat di download di sini

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pencegahan Covid-19 Pada Proyek Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dalam mencegah wabah COVID-19 di proyek konstruksi. Isi dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini hampir sama dengan protokol yang dibuat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bedanya adalah di dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terdapat poin tambahan tentang penyediaan personil di lapangan yang harus berasal dari local atau daerah zona hijau COVID-19 dengan memperhatikan kondisi personil yang akan ditempatkan dan kompensasi akibat wabah COVID-19 yang berupa penambahan waktu pelaksanaan dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. (Bani-BM)