DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

 

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu tonggak utama dalam kemajuan suatu daerah karena diharapkan mampu mendukung segala bentuk kegiatan/aktivitas masyarakat di berbagai sektor kehidupan seperti perekonomian, pariwisata, pertanian, industri dan masih banyak lagi. Terbatasnya anggaran yang dimiliki daerah menghambat pembangunan infrastruktur yang mendukung potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dalam rangka mendukung pengembangan potensi yang dimiliki daerah melalui pembangunan infrastruktur, maka Pemerintah Pusat memberikan dana dengan skema yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola DAK selanjutnya disebut OPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK. Penyelenggaraan DAK adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Penerima DAK dalam Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pasca Pelaksanaan, dan Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Pembinaan penyelenggaraan DAK meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan teknis, dan pengendalian dalam bentuk pendampingan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksanaan.

Pengawasan Teknis adalah pembinaan dan/atau pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan DAK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

DAK Infrastruktur meliputi 5 (lima) bidang, yaitu : Bidang Irigasi, Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Perumahan dan Permukiman. Setiap Bidang mempunyai menu kegiatan, sebagai berikut:

a. Bidang Irigasi:

1. Pembangunan jaringan irigasi;

2. Peningkatan jaringan irigasi; dan

3. Rehabilitasi jaringan irigasi;

b. Bidang Jalan:

1. Pembangunan jalan dan jembatan;

2. Peningkatan jalan dan Penggantian jembatan; dan

3. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan.

c. Bidang Air Minum:

1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal;

2. Pembangunan SPAM baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; dan

3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.

d. Bidang Sanitasi:

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat; dan

2. Pengembangan SPALD Setempat.

e. Bidang Perumahan dan Permukiman:

1. Subbidang Rumah Swadaya: a) Pembangunan baru (PB); b) Peningkatan kualitas (PK).

2. Subbidang Rumah Khusus: Pembangunan rumah khusus yang dilengkapi dengan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, air bersih, dan sumber daya listrik.

Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria Teknis untuk masing-masing bidang di atas. Kriteria Teknis untuk Bidang Irigasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan paling sedikit luas dan kondisi daerah irigasi; Bidang Jalan mempertimbangkan paling sedikit Panjang dan kondisi kemantapan jalan; Bidang Air Minum mempertimbangkan paling sedikit capaian akses atau cakupan pelayanan air minum dan kapasitas air minum belum termanfaatkan; Bidang Sanitasi mempertimbangkan paling sedikit capaian akses atau cakupan pelayanan sanitasi dan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Sedangkan untuk Bidang Perumahan dan Permukiman dirumuskan melalui indeks teknis dengan diutamakan untuk:

a. peningkatan kualitas dan pembangunan baru perumahan swadaya yang mempertimbangkan paling sedikit: jumlah kekurangan rumah atau back log dan jumlah unit rumah tidak layak huni.

b. pembangunan pemenuhan kebutuhan Rumah di lokasi Khusus/tertentu yang mempertimbangkan paling sedikit: jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dilokasi yang diusulkan dan jumlah unit kebutuhan rumah khusus di daerah tertinggal, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (abs-bm)