TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Langgeng Raharjo*)

 

            Tidak dipungkiri lagi bahwa sebagian besar pegawai mengharapkan adanya tambahan penghasilan, walaupun ada yang tidak memikirkan lagi tentang hal ini. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah juga memberikan peluang adanya tambahan penghasilan bagi pegawai, salah satunya adalah ketentuan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut ada beberapa komponen yang mempengaruhi besarnya tambahan penghasilan berbasis kinerja ini, antara lain: ketersediaan anggaran (sesuai kemampuan anggaran), komponen jabatan, komponen kinerja individu, komponen organisasi perangkat daerah (OPD), dan komponen disiplin pegawai.

            Ketersediaan anggaran sifatnya pasti (tetap) yaitu yang tertuang di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan. Komponen jabatan diberikan bobot 20%, komponen kinerja individu diberikan bobot 60%, kinerja OPD diberikan bobot 20%, dan komponen disiplin pegawai diperhitungkan sebagai pengurangan kinerja individu berdasarkan keterlambatan/mendahului dalam memenuhi jam kerja. Penetapan bobot komponen jabatan disusun dengan mempertimbangkan wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan, ruang lingkup, tingkat kesulitan, dan kompleksitas pekerjaan. Komponen kinerja individu merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan masing-masing pegawai berdasarkan fungsi dan tugas pokok atau tugas kedinasan lain, sesuai dengan rincian aktivitas pegawai yang telah ditetapkan dan diinput serta divalidasi oleh pejabat yang berwenang. Penilaian kinerja komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihitung berdasarkan kriteria: a. kinerja pelaksanaan anggaran dan Barang Milik Daerah; b. kinerja pengawasan; c. kinerja kepegawaian; d. kinerja perencanaan dan pengendalian program/kegiatan; e. kinerja pengembangan Smart City Perangkat Daerah (internet of thing/IoT); dan f. kinerja pelaksanaan kearsipan Perangkat Daerah.

            Dengan adanya berbagai komponen dan kriteria dalam perhitungan penerimaan besarnya tambahan penghasilan pegawai ini, konsekuensinya adalah adanya perbedaan tambahan penghasilan pegawai antara yang satu dengan yang lainnya. Persoalan terjadi ketika besaran tambahan penghasilan pegawai ini tidak mencapai angka maksimal (100%), baik dari komponen kinerja individu maupun komponen kinerja OPD. Dampaknya adalah mencari kambing hitam mengapa tidak mencapai 100%.

            Tahun 2020 telah berjalan 2 bulan (Januari dan Pebruari), dan data berikut menunjukkan kinerja pegawai dan OPD (data diolah) sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai. Data ini kami sampaikan guna perbaikan kinerja untuk bulan-bulan berikutnya. Semua pegawai wajib melakukan perbaikan/peningkatan terhadap kinerjanya masing-masing, dan tidak perlu mencari kambing hitam mengapa capaiannya tidak mencapai 100%.

 

No

Komponen kinerja

Bulan

Keterangan

Januari

Pebruari

1

Kinerja OPD

100%

90%

Menurun

2

Kinerja pegawai <100%

14,56%

16,94%

Menurun

3

Kinerja presensi <100%

49,93%

37,50%

Naik

Catatan:

Januari jumlah pegawai 113 orang

Pebruari jumlah pegawai 112 orang (1 orang pensiun)

 

            Kinerja OPD menurun dari 100% menjadi 90%. Setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak yang berwenang memberikan penilaian, penurunan ini terjadi pada: (1) indicator penilaian perencanaan dan pengendalian program/kegiatan; (2) indicator penilaian pengembangan Smart City Perangkat Daerah (pengelolaan internet atau web OPD); dan (3) indicator penilaian pengelolaan arsip. Proses perencanaan dan pengendalian program/kegiatan di OPD melibatkan seluruh unit kerja yang ada, bahkan melibatkan seluruh pegawai. Begitu juga dengan pengembangan smart city (pengelolaan internet atau web) serta pengelolaan arsip juga ada keterlibatan seluruh unit kerja dan pegawai. Oleh karena itu upaya untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja ini harus dilakukan oleh semua unit kerja atau semua pegawai.

            Sesuai ketentuan kinerja pegawai harus memenuhi kinerja minimal 6.000 point dalam satu bulan.  Dalam table tersebut yang dimaksud kinerja pegawai <100% adalah bahwa dari jumlah seluruh pegawai terdapat 14,56% di bulan januari dan 16,94% di bulan pebruari yang capaian kinerjanya tidak memenuhi kinerja minimal 6.000 point. Disinyalir hal ini disebabkan karena masih adanya pegawai yang tidak mampu menggunakan teknologi informasi, kurangnya inovasi dan pengembangan diri dalam melaksanakan tugasnya, serta adanya aktivitas/kegiatan yang tidak divalidasi oleh atasannya. Oleh karena itu semua pegawai diharapkan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerjanya serta meningkatkan kapasitas/kompetensinya.

            Kinerja presensi sudah tercatat menggunakan alat face scan sehingga data riil saat kehadiran ataupun kepulangan. Secara akumulasi dalam satu bulan tercatat berapa menit para pegawai terlambat/mendahului sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Dari data presensi bulanan ini selanjutnya dapat diolah untuk diakumulasikan dengan bulan-bulan berikutnya sampai dengan satu tahun. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan terhadap para pegawai yang tidak memenuhi ketentuan pemenuhan jam kerja dengan pemberian hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu diharapkan semua pegawai untuk terus memperbaiki/meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi jam kerja ini. (Lg)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Ir. Langgeng Raharjo, MT. adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.