Pada tanggal 23 Mei 2024, Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menghadiri undangan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam acara Diskusi Achieving Universal Access of Water Supply Services and 2045 Indonesia Emas Vision Through Water Supply Sector Transformation (Lesson Learned from Portugal) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali. Special Session World Water Forum ke-10 ini merupakan diskusi yang membahas ‘lesson learned’ pelayanan air minum dari Portugal. Acara ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian World Water Forum (Forum Air Dunia) ke-10 yang diselenggarakan di Bali.

Pembukaan pada acara ini diawali dengan paparan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang ‘Peran dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan SPAM di Indonesia. Dalam paparan, disebutkan bahwa pada saat ini Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan visi negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Arah pembangunan 2045 di sektor air minum yaitu pemenuhan air minum yang aman, berkelanjutan, dan sesuai karakteristik wilayah. Artinya yaitu 100% rumah tangga di Indonesia memiliki akses air minum aman, memastikan ketersediaan dan pengelolaan air minum yang berkelanjutan untuk semua, baik dari kuantitas dan kualitas air baku, kebijakan dan regulasi, kelembagaan, pembiayaan, infrastruktur, dan teknologi, serta pemenuhan akses air minum aman melalui pengembangan dan pengelolaan SPAM aman baik melalui sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, dan di wilayah perkotaan diarahkan untuk penyediaan akses air minum melalui sistem jaringan perpipaan dan menyediakan akses perpipaan siap minum. Sementara, pada wilayah perdesaan dan daerah 3T penyediaan akses air minum aman dilaksanakan melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berbasis masyarakat/desa.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D., juga turut hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya tentang “Upaya Pencapaian Target 100% Air Minum Perpipaan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2024”, disebutkan bahwa target RPJMN 2020-2024 yaitu 100% air minum layak dan 30,45% air minum perpipaan. Namun, saat ini sebagian besar daerah (19 provinsi) di Indonesia masih memiliki capaian air minum layak di bawah capaian nasional (91,72%). Berdasarkan capaian 2023, akses air minum layak di Indonesia yaitu 91,72% dimana 19,76% di dalamnya adalah jaringan perpipaan. Pemerintah membutuhkan Perubahan Fundamental dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (public service obligation/PSO) dalam rangka memenuhi Hak Dasar atas Air melalui penyelenggaraan SPAM dengan Prinsip 4K dan Berkelanjutan. Diantara perubahan fundamental dalam implementasi PSO tersebut yaitu penerapan tarif tunggal nasional air minum, dan dibutuhkan channeling yang tepat (sesuai aturan perundangan) melalui tahapan-tahapan pelaksanaan dan antisipasi konsekuensi serta risikonya. Dukungan, komitmen, kolaborasi & sinergi dari stakeholders, sangat penting untuk mewujudkan penyediaan akses air minum untuk semua.

Studi Kasus dari Portugal yang dibawakan oleh Antonio Ventura, selaku Vice Precident AdP-Águas de Portugal Internacional yang merupakan perusahaan milik negara yang bekerja secara komersial dalam mengoperasikan sektor air di Portugal, sebagai bagian menarik sebagai pembelajaran dalam upaya peningkatan akses air minum menuju 100% air minum aman. Paparannya tentang “Journey and Experience of Water Sector Transformation Process in Portugal” menjelaskan dimana pada tiga puluh tahun lalu, kondisi Portugal dengan keterbatasan finansial, kesenjangan infrastuktur, kurangnya tenaga ahli dan operator yang terbatas, air minum yang tidak aman dan polusi serta tidak adanya transparasi. Hingga di tahun 1993 Portugal melakukan reformasi legal (aksi perubahan), kelembagaan dan organisasi. Saat ini Aguas de Portugal mensuplai 95% air minum dan 86% sanitasi di Portugal. Pada sesi spesial acara ini diadakan diskusi bagaimana Portugal bisa berhasil dalam meningkatkan akses dan menentukan tarif air minumnya. Selain itu Portugal juga memiliki strategi dan perencanaan untuk mencapai 100% air minum dan sanitasi aman dalam target waktu 30 tahun.

Pada special session ini, juga mendatangkan narasumber dari World Bank dengan paparannya mengenai perubahan pada aspek kebijakan dan kelembagaan dalam mendukung transformasi tata Kelola penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Diskusi juga diisi oleh paparan dari PERPAMSI (Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia), tentang kinerja pelayanan air minum oleh BUMD air minum, kendala dan upaya dalam peningkatan kinerja BUMD Air Minum. Dalam upaya peningkatan akses air minum aman, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain seperti Undang-undang yang mengatur air minum dan sanitasi, regulasi, alternatif pendanaan, serta integrasi dalam managemen pelayanan air minum.

Acara diskusi yang menarik ini ditutup oleh Ir. Diana Kusumastuti,M.T., selaku Direktur Jenderal Cipta Karya dengan menyampaikan kesimpulan hasil diskusi. Dalam upaya menuju 100% rumah tangga Indonesia memiliki air minum aman dibutuhkan dukungan, komitmen, kolaborasi serta sinergi dari stakeholders di bidang air minum. (Lina-CK)