Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

 

FUNGSI, TUGAS DAN URAIAN TUGAS

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

 

Dinas    Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Kawasan

Permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukima

 

Dinas dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas :

a.    menyelenggarakan kegiatan bina marga;

b.    menyelenggarakan kegiatan cipta karya;

c.    menyelenggarakan kegiatan sumber daya air ;

d.    menyelenggarakan kegiatan perumahan dan permukiman; dan

e.    melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

 

1.            SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Sekretariat mempunyai tugas :

a.    melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;

b.    melaksanakan kegiatan perencanaan;

c.    melaksanakan kegiatan keuangan; dan

d.    mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;

e.    memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan

f.     melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

 

(1)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.

(2)  Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a.    mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan umum dan kepegawaian;

b.    menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;

c.    menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi : mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan dan keamanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga;

d.    melaksanakan perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;

e.    melaksanakan pengadaan pakaian dinas batik;

f.     melaksanakan pengelolaan sarana prasarana yang meliputi :

1.   melaksanakan perencanaan, pengadaan, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengusulkan penghapusan sarana dan prasarana;

2.   menginventarisasi dan menyusun laporan pengelolaan sarana prasarana; dan

3.   mengoordinasikan pengelolaan barang persediaan;

g.    melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi:

 

1.    melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan

2.    melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.

h.   melaksanakan fungsi kehumasan;

i.     menyiapkan bahan kerja sama teknis dengan pihak ketiga;

j.     melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi :

1.    melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;

2.    pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, file kepegawaian, penilaian prestasi kerja, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), buku - buku penjagaan seperti : Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Kartu Hukuman Disiplin dan lain-lain;

3.    mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;

4.    menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/ pensiun, perubahan gaji, dan hukuman disiplin tingkat ringan;

5.    memproses cuti tahunan, cuti hamil, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti di luar tanggung jawab negara dan cuti sakit bagi PNS;

6.    menyiapkan bahan pembinaan pegawai;

7.    menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS;

8.    mengusulkan kenaikan gaji berkala Kepala Dinas;

9.    memproses penerbitan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Dinas;

10.   menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes) dan Tabungan Perumahan (Taperum), permintaan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;

11. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;

12. mengusulkan izin belajar, tugas belajar, pendidikan, pelatihan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;

13. mengusulkan dan menyelenggarakan kursus-kursus pegawai;

14. menyiapkan Surat Perintah Tugas;

15. menyiapkan bahan, menyelenggarakan penilaian dan memproses penetapan angka kredit, mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional tertentu;

k.   menyiapkan konsep sambutan pimpinan sesuai bidang tugasnya;     

l.     menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

m.  menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat;

 

 

                            

(1)  Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program.

(2)  Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :    

a.   mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan;

b.   menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;

c.   menyiapkan dan menyusun dokumen perencanaan meliputi :

1.     Rencana Strategis (Renstra),

2.     Indikator Kinerja Utama (IKU);

3.     Rencana Kerja (Renja),

4.     Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

5.     Perjanjian Kinerja (PK).

d.   melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

e.   mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan menyajikan data dan profil Dinas;

f.    menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaporan kinerja Dinas meliputi;

1.    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

2.    Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD);

3.    Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati;

4.    Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);

5.    Menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan bulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan (MonevKu);

6.    Menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan (MonevKu-evaluasi RKPD);

g.   menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Dinas;

h.