Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
Rubrik : Berita
Ijin Mendirikan Bangunan
2015-04-15 14:13:37 - by :


IMB: INSTRUMEN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG


YANG PALING EFEKTIF


 


 


            Penyelenggaraan
penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional, dengan: (1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan
lingkungan buatan; (2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya
alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (3)
terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan
penataan ruang tersebut sering terjadi konflik antar pemangku kepentingan yang
memanfaatkan ruang. Konflik kepentingan terhadap ruang ini semakin terasa di
tingkat pemerintah kabupaten/kota yang mengatur pemanfaatan ruang sampai pada
tingkat blok/zona yang merupakan bagian kawasan, bahkan pengaturannya sudah
sampai pada tingkat persil-persil tanah.


            Guna
meminimalisir terjadinya konflik kepentingan terhadap ruang, maka di setiap
kabupaten/kota dibentuk lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang, yaitu
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Lembaga BKPRD ini dibentuk
dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. BKPRD beranggotakan Satuan
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diketuai oleh Sekretaris Daerah. Adapun
di dalam operasional kegiatannya, BKPRD terdiri dari: (1) pokja perencanaan tata
ruang, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
(2) pokja pengendalian pemanfaatan ruang, yang dikoordinir oleh Dinas Pekerjaan
Umum (DPU); dan (3) sekretariat BKPRD, yang dilaksanakan oleh Bappeda.


            Pokja
perencanaan tata ruang mempunyai fungsi mewujudkan dokumen-dokumen perencanaan
tata ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007
tentang Penataan ruang, antara lain meliputi: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sedangkan pokja pengendalian pemanfaatan
ruang mempunyai fungsi mengendalikan pemanfaatan ruang agar terwujud tertib
tata ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut, antara
lain meliputi: penetapan peraturan zonasi, pelayanan perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Begitu banyaknya fungsi
pengendalian pemanfaatan ruang ini, sehingga pelaksanaan pengendaliannya juga
dilaksanakan oleh beberapa unit kerja yang terkait.


            Peraturan
zonasi ditetapkan berdasarkan RDTR yang telah disusun, bahkan disarankan
penyusunan peraturan zonasi bersamaan dengan penyusunan RDTR sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota. Peraturan zonasi
ini berfungsi sebagai: (1) kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota berdasarkan RTRW; (2) acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang
lebih  rinci dari kegiatan pemanfaatan
ruang yang diatur dalam RTRW; (3) acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan
ruang; (4) acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan (5) acuan dalam
penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dengan demikian
peraturan zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang baru berfungsi
sebagai landasan untuk melakukan pengendalian.


            Pelayanan
perizinan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada seseorang atau badan
usaha yang akan melakukan aktivitas atau kegiatan usahanya. Oleh karena itu
seseorang atau badan usaha sebelum mengoperasikan aktivitasnya atau usahanya
harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Ada beberapa perizinan yang harus
dimiliki oleh seseorang atau badan usaha, sekurang-kurangnya ada 4 (empat)
izin, yaitu: (1) izin pemanfaatan ruang; (2) izin lingkungan; (3) izin
mendirikan bangunan; dan (4) izin usaha (tergantung jenis usahanya). Keempat
jenis izin tersebut pemberiannya harus diberikan secara berurutan.


            Izin
pemanfaatan ruang dalam implementasinya (praktek sehari-hari) lebih dikenal
dengan izin lokasi. Izin lokasi ini diberikan oleh bupati/walikota, dan yang
menjadi dasar pemberian izin adalah RTRW yang merupakan turunan dari
Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta setelah
mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional
(BPN). Selanjutnya adalah izin lingkungan yang dalam implementasinya lebih
dikenal dengan izin gangguan, diberikan oleh bupati/walikota dengan mendasarkan
pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Izin gangguan ini diterbitkan tentunya badan usaha yang akan
melakukan usahanya tersebut telah menyusun Analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) atau Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan
(UKL/UPL). Berikutnya adalah izin mendirikan bangunan (IMB), diberikan oleh
bupati/walikota dengan mendasarkan pada Undang-undang nomor 28 tahun 2002
tentang Bangunan Gedung. Adapun
yang terakhir adalah izin usaha (sesuai dengan jenis usahanya). Pelayanan
perizinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sudah memiliki fungsi
operasional, sehingga pelayanan perizinan merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang yang cukup efektif.


            Izin lokasi bagi badan usaha bermanfaat untuk
digunakan sebagai dasar melakukan pengadaan tanah. Sedangkan izin gangguan mempunyai
makna bahwa jika nantinya usaha tersebut beroperasi tidak akan menimbulkan
gangguan bagi lingkungan, baik gangguan bagi lingkungan fisik alam, flora dan
fauna (biologi), sosial budaya, maupun kesehatan masyarakat. Adapun IMB diberikan oleh bupati/walikota
sebelum seseorang atau badan usaha melakukan pembangunan gedung yang nantinya
akan digunakan sebagai tempat melakukan aktivitas atau usahanya. Adanya bangunan gedung merupakan wujud fisik
nyata yang memanfaatkan ruang, sehingga pelayanan IMB merupakan instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang yang paling efektif
. Pada saat pelayanan
izin lokasi dan izin gangguan belum ada wujud nyata yang kelihatan, ruang yang
tadinya sawah masih tetap berwujud sawah walaupun izin lokasi dan izin gangguan
sudah diterbitkan. Berbeda halnya jika IMB diterbitkan, maka tidak lama
kemudian sawah akan berubah menjadi bangunan.


            Bagaimana dengan efektifitas pengendalian
pemanfaatan ruang melalui pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan
sanksi? Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif
adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi
kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan
ruang melalui pemberian insentif dan disinsentif lebih rumit dilakukan,
masing-masing pihak perlu menghitung besaran insentif dan disinsentif yang akan
diberikan. Dengan demikian pemberian insentif dan disinsentif ini akan
menimbulkan konsekuensi yang akan membebani masing-masing pihak. Demikian juga
dengan pengenaan sanksi. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dengan
pengenaan sanksi hanya akan diterapkan kepada pihak yang tidak tertib dalam pemanfaatan
ruang. Pengenaan sanksi ini tidak perlu dilakukan jika setiap orang atau badan
usaha telah taat pada peraturan perundangan.


            Pertanyaan selanjutnya adalah
bagaimana mengukur kinerja pengendalian pemanfaatan ruang? Pengendalian
pemanfaatan ruang bertujuan untuk terwujudnya tertib tata ruang, sehingga dalam
mengukur ketertiban ini dapat dilakukan dengan menghitung badan usaha atau
seseorang yang memanfaatkan ruang yang sudah sesuai dengan peruntukkannya
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW. Tentunya yang paling mudah diukur
adalah wujud fisik nyata yang menggunakan ruang (bangunan). Dengan asumsi bahwa
setiap orang atau badan usaha yang mendirikan bangunan dengan memiliki IMB diasumsikan
telah melaksanakan pemanfaatan ruang secara tertib, maka kinerja pengendalian
pemanfaatan ruang dapat diukur dengan menghitung berapa prosentase bangunan
yang memiliki IMB terhadap populasi bangunan yang ada. Sebagai contoh mengukur
kinerja pengendalian pemanfaatan ruang ditunjukkan seperti pada tabel 1 berikut
ini.


 


Tabel 1. Prosentase bangunan ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo


Tahun 2011-2014









































No



Uraian



Tahun



2011



2012



2013



2014



1



Bangunan
ber-IMB



64.890



65.137



65.417



66.060



2



Jumlah
bangunan



114.367



114.614



114.894



115.590



3



%
bangunan ber-IMB



56,74



56,83



56,94



57,15



            Sumber: DPU Kabupaten
Kulon Progo


 


Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kulon Progo
terdapat 115.590 unit bangunan pada tahun 2014. Bangunan yang memiliki IMB
sebanyak 66.060 unit bangunan atau 57,15%, sedangkan sisanya belum mempunyai
IMB. Bangunan yang belum mempunyai IMB ini dimungkinkan berada pada kawasan
yang tidak sesuai tata ruang atau sebenarnya sudah sesuai dengan tata ruang
tetapi perizinannya tidak diurus.


            Ke depan, setiap bangunan
diharapkan dilengkapi dengan IMB. Untuk mencapai harapan yang seperti ini,
sangat diperlukan adanya kerja sama dari semua elemen masyarakat ataupun
lembaga yang terkait, baik terkait secara horizontal maupun terkait secara
hirarkis dari tingkat pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Upaya konkrit
yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan bangunan dan sosialisasi.
Pengawasan bangunan dapat dilakukan dengan cara mengingatkan setiap orang atau
badan usaha yang akan membangun bangunan agar mengurus IMB-nya terlebih dahulu,
sedangkan sosialisasi dapat dilakukan dengan menjelaskan pentingnya IMB. Selain
itu tentunya masih ada cara-cara lain yang masih bisa dilakukan. Mari kita
wujudkan pemanfaatan ruang yang berdayaguna, serasi, selaras, dan
berkelanjutan. Kita dapat memulai dari hal yang paling kecil, yang ada di
sekitar kita, dengan melengkapi bangunan yang kita tempati dengan IMB.


 


 


Daftar pustaka:


1.      Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup;


2.      Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;


3.      Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;


4.      Peraturan Pemerintah nomor 15
tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;


5.      Peraturan Pemerintah nomor 36
tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002
tentang Bangunan Gedung;


6.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi;


7.      Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis
Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan
Penggunaan Tanah;


8.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
nomor 10/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;


9.      Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;


10.  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 2 tahun 1999 tentang
Izin Lokasi;


11.  Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Izin Gangguan;


12.  Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW
Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032;


13.  Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung;


14.  Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 88 tahun 2012 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Memperoleh Dispensasi Mendirikan Bangunan;


15.  Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 76 tahun 2011 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;


16.  Surat
Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 101 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian
Izin Lokasi.


 


 


*) Ir. Langgeng
Raharjo, MT.: Kabid Teknis Tata Ruang DPU Kabupaten Kulon Progo


Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo : http://dpu.kulonprogokab.go.id
Versi Online : http://dpu.kulonprogokab.go.id/article/16/ijin-mendirikan-bangunan.html