Ijin Mendirikan Bangunan

Rabu, 15 April 2015 14:13:37 - Oleh : Bidang Teknis Tata Ruang

ilustrasi

HASIL SELEKSI AKHIR TENAGA FASILITATOR LAPANGAN DAK PERUMAHAN TA. 2017

RALAT/PERUBAHAN JADWAL UJIAN TULIS DAN WAWANCARA PENERIMAAN CALON TENAGA FASILITATOR RTLH DAK BIDANG

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI TENAGA FASILITATOR RTLH DAK PERUMAHAN TA. 2017

penerimaan tenaga fasilitator rtlh

“Taman Terawat Dipandang Jadi Nikmat”

IMB: INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

YANG PALING EFEKTIF

 

 

            Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan: (1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (3) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut sering terjadi konflik antar pemangku kepentingan yang memanfaatkan ruang. Konflik kepentingan terhadap ruang ini semakin terasa di tingkat pemerintah kabupaten/kota yang mengatur pemanfaatan ruang sampai pada tingkat blok/zona yang merupakan bagian kawasan, bahkan pengaturannya sudah sampai pada tingkat persil-persil tanah.

            Guna meminimalisir terjadinya konflik kepentingan terhadap ruang, maka di setiap kabupaten/kota dibentuk lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang, yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Lembaga BKPRD ini dibentuk dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. BKPRD beranggotakan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diketuai oleh Sekretaris Daerah. Adapun di dalam operasional kegiatannya, BKPRD terdiri dari: (1) pokja perencanaan tata ruang, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); (2) pokja pengendalian pemanfaatan ruang, yang dikoordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU); dan (3) sekretariat BKPRD, yang dilaksanakan oleh Bappeda.

            Pokja perencanaan tata ruang mempunyai fungsi mewujudkan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang, antara lain meliputi: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sedangkan pokja pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai fungsi mengendalikan pemanfaatan ruang agar terwujud tertib tata ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut, antara lain meliputi: penetapan peraturan zonasi, pelayanan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Begitu banyaknya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang ini, sehingga pelaksanaan pengendaliannya juga dilaksanakan oleh beberapa unit kerja yang terkait.

            Peraturan zonasi ditetapkan berdasarkan RDTR yang telah disusun, bahkan disarankan penyusunan peraturan zonasi bersamaan dengan penyusunan RDTR sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota. Peraturan zonasi ini berfungsi sebagai: (1) kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW; (2) acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih  rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; (3) acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; (4) acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan (5) acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dengan demikian peraturan zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang baru berfungsi sebagai landasan untuk melakukan pengendalian.

            Pelayanan perizinan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan aktivitas atau kegiatan usahanya. Oleh karena itu seseorang atau badan usaha sebelum mengoperasikan aktivitasnya atau usahanya harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Ada beberapa perizinan yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan usaha, sekurang-kurangnya ada 4 (empat) izin, yaitu: (1) izin pemanfaatan ruang; (2) izin lingkungan; (3) izin mendirikan bangunan; dan (4) izin usaha (tergantung jenis usahanya). Keempat jenis izin tersebut pemberiannya harus diberikan secara berurutan.

            Izin pemanfaatan ruang dalam implementasinya (praktek sehari-hari) lebih dikenal dengan izin lokasi. Izin lokasi ini diberikan oleh bupati/walikota, dan yang menjadi dasar pemberian izin adalah RTRW yang merupakan turunan dari Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta setelah mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya adalah izin lingkungan yang dalam implementasinya lebih dikenal dengan izin gangguan, diberikan oleh bupati/walikota dengan mendasarkan pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin gangguan ini diterbitkan tentunya badan usaha yang akan melakukan usahanya tersebut telah menyusun Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL). Berikutnya adalah izin mendirikan bangunan (IMB), diberikan oleh bupati/walikota dengan mendasarkan pada Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Adapun yang terakhir adalah izin usaha (sesuai dengan jenis usahanya). Pelayanan perizinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sudah memiliki fungsi operasional, sehingga pelayanan perizinan merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang cukup efektif.

            Izin lokasi bagi badan usaha bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar melakukan pengadaan tanah. Sedangkan izin gangguan mempunyai makna bahwa jika nantinya usaha tersebut beroperasi tidak akan menimbulkan gangguan bagi lingkungan, baik gangguan bagi lingkungan fisik alam, flora dan fauna (biologi), sosial budaya, maupun kesehatan masyarakat. Adapun IMB diberikan oleh bupati/walikota sebelum seseorang atau badan usaha melakukan pembangunan gedung yang nantinya akan digunakan sebagai tempat melakukan aktivitas atau usahanya. Adanya bangunan gedung merupakan wujud fisik nyata yang memanfaatkan ruang, sehingga pelayanan IMB merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang paling efektif. Pada saat pelayanan izin lokasi dan izin gangguan belum ada wujud nyata yang kelihatan, ruang yang tadinya sawah masih tetap berwujud sawah walaupun izin lokasi dan izin gangguan sudah diterbitkan. Berbeda halnya jika IMB diterbitkan, maka tidak lama kemudian sawah akan berubah menjadi bangunan.

            Bagaimana dengan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi? Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pemberian insentif dan disinsentif lebih rumit dilakukan, masing-masing pihak perlu menghitung besaran insentif dan disinsentif yang akan diberikan. Dengan demikian pemberian insentif dan disinsentif ini akan menimbulkan konsekuensi yang akan membebani masing-masing pihak. Demikian juga dengan pengenaan sanksi. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dengan pengenaan sanksi hanya akan diterapkan kepada pihak yang tidak tertib dalam pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi ini tidak perlu dilakukan jika setiap orang atau badan usaha telah taat pada peraturan perundangan.

            Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengukur kinerja pengendalian pemanfaatan ruang? Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk terwujudnya tertib tata ruang, sehingga dalam mengukur ketertiban ini dapat dilakukan dengan menghitung badan usaha atau seseorang yang memanfaatkan ruang yang sudah sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW. Tentunya yang paling mudah diukur adalah wujud fisik nyata yang menggunakan ruang (bangunan). Dengan asumsi bahwa setiap orang atau badan usaha yang mendirikan bangunan dengan memiliki IMB diasumsikan telah melaksanakan pemanfaatan ruang secara tertib, maka kinerja pengendalian pemanfaatan ruang dapat diukur dengan menghitung berapa prosentase bangunan yang memiliki IMB terhadap populasi bangunan yang ada. Sebagai contoh mengukur kinerja pengendalian pemanfaatan ruang ditunjukkan seperti pada tabel 1 berikut ini.

 

Tabel 1. Prosentase bangunan ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2014

No

Uraian

Tahun

2011

2012

2013

2014

1

Bangunan ber-IMB

64.890

65.137

65.417

66.060

2

Jumlah bangunan

114.367

114.614

114.894

115.590

3

% bangunan ber-IMB

56,74

56,83

56,94

57,15

            Sumber: DPU Kabupaten Kulon Progo

 

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kulon Progo terdapat 115.590 unit bangunan pada tahun 2014. Bangunan yang memiliki IMB sebanyak 66.060 unit bangunan atau 57,15%, sedangkan sisanya belum mempunyai IMB. Bangunan yang belum mempunyai IMB ini dimungkinkan berada pada kawasan yang tidak sesuai tata ruang atau sebenarnya sudah sesuai dengan tata ruang tetapi perizinannya tidak diurus.

            Ke depan, setiap bangunan diharapkan dilengkapi dengan IMB. Untuk mencapai harapan yang seperti ini, sangat diperlukan adanya kerja sama dari semua elemen masyarakat ataupun lembaga yang terkait, baik terkait secara horizontal maupun terkait secara hirarkis dari tingkat pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Upaya konkrit yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan bangunan dan sosialisasi. Pengawasan bangunan dapat dilakukan dengan cara mengingatkan setiap orang atau badan usaha yang akan membangun bangunan agar mengurus IMB-nya terlebih dahulu, sedangkan sosialisasi dapat dilakukan dengan menjelaskan pentingnya IMB. Selain itu tentunya masih ada cara-cara lain yang masih bisa dilakukan. Mari kita wujudkan pemanfaatan ruang yang berdayaguna, serasi, selaras, dan berkelanjutan. Kita dapat memulai dari hal yang paling kecil, yang ada di sekitar kita, dengan melengkapi bangunan yang kita tempati dengan IMB.

 

 

Daftar pustaka:

1.      Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup;

2.      Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3.      Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4.      Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

5.      Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

6.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi;

7.      Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

8.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 10/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;

9.      Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

10.  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;

12.  Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032;

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

14.  Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 88 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Dispensasi Mendirikan Bangunan;

15.  Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 76 tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;

16.  Surat Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 101 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.

 

 

*) Ir. Langgeng Raharjo, MT.: Kabid Teknis Tata Ruang DPU Kabupaten Kulon Progo

« Kembali | Kirim | Versi cetak