Workshop Kotaku

Rabu, 2 Oktober 2019 09:36:18 - Oleh : Bidang Perumahan dan Permukiman

key note speaker

DIKLAT PELATIHAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TINGKAT JURU

Fasilitas Pengolahan Sampah yang belum dimiliki Kulon Progo

STRATEGI UNTUK MEWUJUDKAN IMPIAN

KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DPUPKP

PEKERJAAN PEMADATAN JALAN D.I. KALIBAWANG

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare, salah satunya di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut diperkuat dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 224/A Tahun 2016 tentang Lokasi Penanganan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019.

Dalam upayanya membangun kolaborasi, utamanya dengan pemerintah daerah, Kotaku Kulon Progo mengadakan workshop di level kabupaten yang melibatkan stakeholder-stakeholder potensial dan strategis yang diharapkan dapat menuntaskan kawasan kumuh bahkan memberikan added value pada kawasan untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan potensi lainnya. Pada workshop yang diadakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 di wisma Kusuma Hotel menghadirkan Bapak Wakil Bupati Kulon Progo, Bp. Drs. H. Sutedjo sebagai key note speaker dengan materi Kebijakan Daerah dalam Penanganan Kumuh di Kabupaten Kulon Progo dan juga Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Ibu Achid Nuryati dengan materi Strategi Kolaborasi dalam Penanganan Kumuh dan beberapa materi lain yang disampaikan oleh satker Kotaku dan Pokja PKP Kabupaten Kulon Progo. Workshop ini juga turut dihadiri oleh OPD-OPD terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, serta OPD-OPD lainnya. Selain itu, kegiatan workshop ini turut dihadiri oleh desa/kelurahan yang termasuk dalam lokasi SK kumuh, seperti Wates, Karangwuni, Kulwaru, Bendungan, Triharjo, Giripeni, Ngestiharjo, dan Sogan yang merupakan lokasi dampingan Kotaku. Stakeholder swasta seperti Universitas Kristen Duta Wacana, STIE Pariwisata Yogyakarta, LSM Paluma, dan juga Bramara turut hadir dalam rangkaian kegiatan workshop tersebut. Kegiatan workshop dalam upaya mewujudkan kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan kumuh ini diperkuat dengan adanya kegiatan penandatanganan kerjasama (MoU) antara pemerintah desa lokasi kumuh dengan pemerintah daerah maupun swasta. Hal ini tentunya diharapkan dapat mewujudkan kawasan bebas kumuh di Kulon Progo sesuai target RPJMN di tahun 2019 ini.

« Kembali | Kirim | Versi cetak