Rupiah untuk sampah di Kulon Progo

Selasa, 20 Agustus 2019 09:41:25 - Oleh : DPUPKP dikutip dari Berbabai sumber

IPAL Komunal Untuk Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang Efektif

PELATIHAN STAF HIDROLOGI TAHUN 2019 : “ PERAN DATA HIDROLOGIS DALAM ANALISIS NERACA AIR”

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMADATAN JALAN

PETUNJUK PENGGUNAAN FILE MAP JALAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN GOOGLE EARTH

SOSIALISASI DAN EVALUASI SK BUPATI NO 408/A/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS JALAN

 

Rupiah untuk sampah di Kabupaten Kulon Progo

Perhatian terhadap pengelolaan persampahan masih belum memadai dari pihak kepala daerah  maupun  DPRD.  Secara  umum  alokasi  pembiayaan  untuk  sektor  persampahan masih sangat  jauh di bawah 5 % dari total anggaran APBD Kulon Progo, lebih mirisnya anggaran sektor perssampahan pada APBD 2020 nanti hanya berkisar 0,14% dari total APBD Kulon Progo 2020 nanti yang menyentuh angka                     Rp. 1.304.343.191.673,- (Belum termasuk Belanja gaji ASN), rendahnya biaya tersebut menunjukkan pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang kurang memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat belum berpihaknya anggaran ke sektor persampahan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan  adanya penyesuaian tarif restribusi  dari  masyarakat,  namun hal ini belum diimbangi dengan Peningkatan Anggaran di Sektor Persampahan sehingga mampu diakses oleh seluruh warga Kulon Progo Di 87 Desa dan 1 kelurahan Di 12 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Rendahnya biaya pengelolaan persampahan ini berimplikasi pada  masalah persampahan yang belum mendapatkan pengelolaan Optimal. Perhatian yang cukup dari segi anggaran maupun kebijakan diharapkan akan berdampak pada meingkatnya kualitas penanganan sampah dari hulu hingga ke Hilir (TPA).

Pengelolaan persampahan memang bagian dari pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun demikian pengelolaan persampahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya.   Sharing   dari  masyarakat   sangat   diperlukan  untuk   menjaga  agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui restribusi persampahan yang  diharapkan  perlahan mampu  mencapai  tingkat  yang  dapat  membiayai  dirinya sendiri. Selain itu masyarakat juga perlu meningkatkan perannya dalam pengelolaan Sampah melalui 3R (redude, reuse, recycle)/kurangi sampah, gunakan kembali yang masih dapat digunakan, dan lakukan pendaur ulangan sampah/pengomposan.

 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan langkah-langkah investasi untuk menyediakan  kebutuhan  prasarana  dan  sarana  yang  memadai  untuk   mewujudkan pelayanan yang optimal dan menyeluruh tersebut; dan masyarakat secara bertahap memberikan kontribusi untuk membiayai pelaksanaan pengelolaanya. Pemerintah Daerah perlu didorong untuk meningkatkan pemulihan biaya dari pengelolaan persampahan agar subsidi bagi pelayanan publik  ini  dapat  dibatasi  dan  mengupayakan  semaksimal  mungkin  pendanaan  dari masyarakat. 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak